KBK.News, MARTAPURA – Bukan Rp 118 miliar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar, sebut anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Banjar mencapai Rp 139 miliar, Jumat (7/6/2024).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappedalitbang Banjar, Nashrullah Shadiq. Ia menyampaikan angka Rp 118 M adalah angka nya di BPKPAD Banjar.
“Nah angkanya berbeda karena sumbernya berbeda, BPKPAD itu kan dari tagging yang dilakukan oleh SKPD pada saat menginput di SIPD awal tahun 2024,” ujar Nashrullah kepada KBK.News, Kamis (6/6/2024) sore diruang kerja nya.
“Kalau di kami ada aplikasi yang mewajibkan seluruh SKPD menginput, tergantung inputan SKPD, kalau inputan nya itu sama, maka tidak berubah angka nya, tapi Kalau yang dikami itu, berdasarkan hasil inputan SKPD di Aksi Bangda dan totalnya ada Rp 139 miliar,” lanjutnya lagi.
Nashrullah membeberkan, dari dana Rp 139 miliar tersebut, dibagikan ke tujuh instansi, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) mendapatkan anggaran terbesar, yakni 99,7 miliar Rupiah.
“Tujuh SKPD yang paling besar dinkes karena BPJS masuk. Kenapa ? karena kalau Aksi Bangda itu kan mandatory sudah ditetapkan, misalnya subkegiatan terkait dengan BPJS kesehatan harus masuk nah itu angkanya harus dituangkan,” jelasnya.
“Oleh karena itu, maka mau tidak mau harus dimasukan, dan tidak seluruh dana BPJS diperuntukan nya untuk stunting,” bebernya.
Ia pun menambahkan, dari 99,7 Miliar Rupiah dana stunting di Dinkes tersebut, 91 Miliar Rupiah diantaranya adalah untuk BPJS.
Sedangkan, untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Banjar, mendapatkan anggaran stunting sebesar Rp 8,9 Miliar. “kebanyakan itu dana desa. Karena dana desa itu kan punya kewajiban untuk stunting,” tutupnya.
Berikut anggaran Stunting Kabupaten Banjar 2024 per-SKPD (Berdasarkan data yang diberikan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banjar) ;
Dinas KB (Dinsos) Rp 5,6 miliar
Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 99,7 miliar
Dinas Ketahanan Pangan Rp 110 juta
Dinas PMD Rp 8,9 miliar
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp 688,8 juta
Dinas PUPRP / Cipta Karya Rp 24,3 miliar
Dinas Sosial Rp 221,1 juta