Kamis, Oktober 1, 2020
Beranda PEMERINTAHAN Dana Rp 365 Miliar Program Indonesia Pintar Tidak Terserap

Dana Rp 365 Miliar Program Indonesia Pintar Tidak Terserap

Dana Rp 365 Miliar dari program Indonesia Pintar tidak terserap ditengah masih banyak rakyat membutuhkan sekolah. Dana tersebut mestinya bisa untuk menangkal radikalisme (8/11/2019).

Rp 365 miliar dana untuk program Indonesia Pintar tidak terserap, Padahal masih banyak anak di Indonesia butuh pendidikan dan putus sekolah. Hal lain ini disampaikan Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid seusai rapat di Komisi VII, Gedung Nusantara 2 DPR RI, Jakarta (7/11/2019).

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid seusai rapat di Komisi VII DPR RI kepada wartawan mengatakan, pihaknya mempertanyakan besarnya dana untuk program Indoensia Pintar yang belum terserap. Menurutnya, dana yang tidak terserap pada program ini mencapai Rp 365 miliar.

“Itu berdasarkan hasil temuan BPK RI. Itu kami pertanyakan kepada pemerintah kenapa tidak terserap, padahal dana ini sangat diperlukan rakyat termasuk untuk menangkal radikalisme,” jelasnya (7/11/2019).

Menurutnya rakyat masih banyak membutuhkan anggaran untuk sekolah dan bisa menggunakan dana yang belum terserap tersebut . Dalau itu digunakan untuk mereka, maka bisa menunjukan bahwa negara berpihak kepada mereka dan tidak ada lagi radikalisme.

“Kalau negara berpihak kepada rakyat mungkin tidak ada lagi radikalisme,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Divisi Hukum H2D Jemput Saksi dan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran Pilgub Kalsel

Tim Divisi Hukum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Haji Denny - Haji Difri (H2D) siap datangkan saksi dan barang bukti dugaan pidana pemilu...

Kapolri Perintahkan Usut Tuntas Pelemparan Bom Molotov Kantor DPD PAN Kukar

Permintaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh Agar Pengusutan Kasus Pelemparan Bom Molotov Ke Kantor DPD PAN Kukar Diterima dan Ditindak...

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Banjar Belum Maksimal

Penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 berjalan, tetapi sanksi yang diberikan masih belum maksimal, sebab belum didukung payung hukum yang kuat, Rabu (30/9/2020). Juru Bicara Tim...

Pjs Wali Kota Banjarbaru Ingatkan ASN Netralitas Di Pilkada

Pjs Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu tegaskan netralitas ASN adalah Harga Mati dan semua diminta bekerja sesuai tupoksi masing-masing, Rabu (30/9/2020). "Pertama Pilkada di...

Recent Comments

sulingan city on Video porno atau filem porno