Kunjungi Pesantren Ubudiyah Bati-Bati, Denny Indrayana Tegaskan Komitmen Pendidikan Keagamaan di Kalimantan Selatan Agar Jauh Lebih Baik (19/11/2019).
Komitmen meningkatkan kualitas SDM Kalsel, terus digaungkan Kandidat Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana. Salah satunya menyokong pendidikan keagamaan, khususnya pesantren yang menjadi basis masyarakat menuntut ilmu agama dan pengetahuan umum.
Mantan Wamenkum dan HAM era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengunjungi Pesantren Ubudiyah Bati-Bati, di Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Di salah satu pesantren tertua di Tala ini, Denny disambut pengasuh Ponpes, H Rahmat Rodiani, bersama jajaran pengurus lainnya.
Pada saat menerima Denny Indrayana, H Rahmat Rodiani mengaku senang atas kunjungan sekaligus silaturahmi Denny bersama rombongan.
“Kami menyambut baik kedatangan Bapak Denny Indrayana ke pesantren Ubudiyah ini. Semoga hal ini bisa mempererat tali silaturahmi dan diberikan kemudahan, serta terkabulnya hajat beliau di Pilgub Kalsel 2020 nanti,” katanya (19/11/2019).
H Rahmat yang merupakan putra ke 10 dari pendiri pesantren KH Anang Ramli Haq bin H Abdul Qadir ini menjelaskan, saat ini ada sekitar 1.000 santri belajar di tempatnya. Mulai dari jenjang PAUD, ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah.
“Kedepannya kami juga akan menyiapkan untuk jenjang perguruan tinggi. Itu sudah menjadi cita-cita almarhum, sudah ada lahan sekitar 11 hektare untuk mewujudkannya,” terang H Rahmat.
H Rahmat juga memaparkan, tentang pendidikan di pesantren saat ini dan animo masyarakat belajar agama khususnya di Bati-Bati masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan banyaknya santri dari berbagai daerah di Kalsel yang belajar di pesantren.
“Bati-Bati ini memang menjadi daerah kedua dengan jumlah penduduk terbesar setelah Pelaihari. Maka santri yang belajar juga lumayan banyak,” katanya.
Sementara itu di sisi lain, H Rahmat menyatakan, dengan adanya kebijakan pemerintah yang membagi kewenangan pendidikan tingkat SMA/sederajat ke provinsi, maka berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Karena, Ponpes notabene tak memiliki ‘payung’ lagi.
“Dulu ketika masih di kabupaten, kita masih bisa merasakan bantuan lewat kabupaten. Tapi dengan ditarik ke provinsi, kami di pesantren yang juga memiliki pendidikan level SMA tidak bisa masuk lagi,” ungkapnya.
Hal tersebut ujar Pengasuh Ponpes Ubudiyah berimbas pada kebijakan pengembangan pendidikan secara umum.
“Dulu tanpa diminta pun, bantuan seperti meja kursi datang sendiri. Sekarang tidak lagi seperti itu, namun untung masih ada BOS dari pusat. Sedangkan gaji para pengajar hanya sekitar Rp 1 juta perbulan,” tandasnya.
Menyikapi hal tersebut, Denny Indrayana mengatakan pendidikan agama seperti pesantren mesti menjadi perhatian. Pembangunan Kalsel ke depan tak boleh lagi menganak-tirikan pendidikan keagamaan (Ponpes).
“Jadi jangan hanya pembangunan ini dinikmati oleh segolongan tertentu saja. Arah pembangunan Kalsel ke depan juga harus fokus pada peningkatan pendidikan agama. Karena dari berbagai silaturahmi ke tokoh agama, ulama, habaib, dan tuan guru, selalu beliau berpesan agar Kalsel tak kehilangan jati diri sebagai provinsi yang religius,” terangnya.
Terkait ketiadaan payung anggaran bagi pendidikan keagamaan, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang diharapkan bisa mengakomodir kepentingan pendidikan keagamaan.
“Kebetulan yang melakukan gugatan ke MK adalah mertua saya sendiri yang juga konsern di pendidikan keagamaan,” katanya.