Kantor Berita Kalimantan

Denny Indrayana Waspadai Perekaman E-KTP Untuk Mobilisasi Pemilih Di PSU Pilgub Kalsel

Calon Gubernur Kalsel Haji Denny Indrayana Pantau Langsung Perekaman E-KTP di Martapura Untuk Keperluan Pemilih Di PSU Pilgub Kalsel 2020 Berharap Ini Bukanlah Mobilisasi Pemilih, Senin (7/6/2021).

Mendapat informasi tentang membludaknya warga yang jumlahnya mencapai ratusan orang bahkan lebih, Denny Indrayana memantaunya langsung. Terlihat Denny Indrayana menyapa warga yang menunggu antrian untuk perekaman E-KTP di Mall Pelayanan Publik Barokah di Martapura.

Bukan hanya itu saja, kepada Calon Gubernur Kalsel ini warga berdialog dan menyampaikan tujuan dari perekaman E-KTP. Dari penuturan warga tersebut, Haji Denny mengetahui, bahwa perekaman E-KTP untuk keperluan menjadi pemilih di PSU Pilgub Kalsel 2020 (Rabu, 9/6/2021).

Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana Dialog Dengan Warga

Menanggapi hal ini, Prof Denny Indrayana mengatakan, ia datang untuk melihat situasi jelang PSU Pilgub Kalsel. Sejumlah peristiwa yang terjadi tidak jarang memunculkan dugaan kecurangan-Kecurangan termasuk dengan mendadak ratusan warga melakukan perekaman E-KTP yang terjadi sekarang ini di Kabupaten Banjar.

“Hal ini perlu pendalaman, apalagi seperti situasi sekarang akan muncul dugaan kecurangan-Kecurangan, apakah ini mobilisasi atau lainnya. Kita berharap ini untuk keperluan peningkatan partisipasi pemilih, namun jika hal ini mobilisasi, maka perlu dilakukan antisipasi, sebab mobilisasi salah satu modus Kecurangan,“ tegas Haji Denny Indrayana.

Pasloh Haji Denny – Haji Difri (H2D), jelas Denny Indrayana, tetap komitmen tidak melakukan politik curang dan anti politik uang.

“Kami tetap komitmen untuk tetap berpolitik bersih, tidak melakukan politik curang dan anti politik uang,” tandasnya.

Terpisah, Zacky Hafizie, Timses H2D di Kabupaten Banjar menyatakan, pihaknya tidak habis mengerti, sebab perekaman E-KTP yang ia pantau hari ini cuma berdasarkan surat rujukan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS). Menurutnya hal ini patut pihaknya curigai, karena Dukcapil dengan mudah menerimanya.

“Jangan sampai perekaman E-KTP ini pesanan oknum tertentu dan diterima oleh Dukcapil Kabupaten Banjar. Inilah yang patut kita pertanyaan,” pungkas Wakil Ketua DPRD Banjar dari PPP ini.

Exit mobile version