MARTAPURA – Hasan Hamdan Ketua Fraksi Amanat Sejahtera DPRD mendesak penghentian Perjalanan Dinas (Perjadin) dan Konsul serta lebih baik dananya untuk masyarakat di daerah, Selasa (6/12/2022) .
Polemik di DPRD Banjar mengenai Perjadin dan Konsul yang diduga penyebab habisnya dana pendamping terus bergulir. Karena itu membuat Ketua Fraksi Amanat Sejahtera Hasan Hamdan mendesak semua itu dihentikan saja, termasuk dengan menghentikan Perjadin dan Konsul.
” Sudahlah, sebaiknya dihentikan saja Polemik Perjadin ke Labuan Bajo dan Konsul DPRD Banjar ini, karena kontra produktif dengan tugas pokok wakil rakyat. Kemudian hentikan juga Perjadin dan Konsul, karena selain menghabiskan anggaran serta lebih baik fokus menjalankan tugas di daerah sendiri,” jelasnya.
Kalau lebih banyak kunker atau Perjadin dan Konsul, beber Hasan, maka itu pasti menyedot anggaran yang besar serta sering di luar daerah. Sedangkan persoalan masyarakat di daerah sendiri yang diwakili oleh anggota DPRD tidak jarang terabaikan.
” Karena itu saya mendesak agar Perjadin dan Konsul dihentikan saja sampai akhir tahun ini. Untuk itu kedepannya anggaran Perjadin di DPRD Banjar saya sarankan dipangkas sampai 50 persen,” pungkas politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sementara itu terkait dengan kasus dugaan korupsi Perjadin di DPRD Banjar, pihak Kejari Kabupaten Banjar sedang melakukan pengusutan. Selain itu informasi terbaru yang berhasil dihimpun sejumlah anggota DPRD Banjar telah dimintai keterangan BPKP Kalsel.