KBK.NEWS ​MARTAPURA – Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar menggelar audensi dan koordinasi bersama Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, guna membahas tata kelola pendidikan di wilayah Kabupaten Banjar pada Minggu (30/8/2026).

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar, Ahmad Sarwani bersama anggota menggelar audiensi dan koordinasi dengan Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur. Pada audiensi ini turut hadir, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rahmat Dhani, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny dan pejabat terkait lainnya.

​Menurut Ahmad Sarwani, pada audiensi ini ​pihaknya membahas sejumlah isu strategis terkait dunia pendidikan di Kabupaten Banjar. Hal itu diantaranya tentang
sistem zonasi penempatan guru.

“Kami dari Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar  memberikan saran agar  dilakukan  penyesuaian dengan jarak tempuh domisili. guru. Hal ini kami nilai krusial, karena berimbas langsung pada efektivitas dan kinerja guru sebagai tenaga pendidik,” jelas Ahmad Sarwani yang juga anggota DPRD Kalsel ini, Senin (30/8/2026).

BACA JUGA :  Dewan Pendidikan Terima Kepastian Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tidak Berlakukan Full Day School

Pengawasan  dan optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beber Sarwani juga pihaknya sampaikan pada audiensi dan koordinasi dengan Bupati Banjar H. Saidi Mansyur. Selain itu juga pihaknya sampaikan tentang langkah yang perlu Pemkab Banjar lakukan untuk penanganan anak tidak sekolah (ATS) dengan optimalisasi peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui  27 rombongan belajar (Rombel) yang sudah ada.

“Kami  dari Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar juga menyampaikan permohonan agar Pemkab Banjar memberikan insentif  tambahan bagi guru honorer di madrasah  swasta  agar setara dengan madrasah diniyah,” ungkapnya.

Setelah melakukan audiensi dan koordinasi dengan Bupati Banjar H. Saidi Mansyur beserta jajaran Dewan Pendidikan menyerahkan laporan hasil kajian mengenai penerapan pembelajaran sehari penuh (Full Day School) di Kabupaten Banjar. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban program kerja Dewan Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2025/2026.