Dinilai kurang efektif dan efisien Pansus SOTK DPRD Kabupaten Banjar berencana mengurangi jumlah SKPD, sehingga hanya menjadi 20 saja, Rabu (21/7/2021).
Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi menyatakan, bahwa pihaknya telah sepakat dengan eksekutif Pemkab Banjar untuk mengurangi jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah yang ada sekarang dinilai tidak efektif dan efisien apalagi dengan jumlah anggaran yang sangat terbatas.
” DPRD melihat jumlah SKPD di Kabupaten terlalu banyak, bahkan ada sejumlah SKPD yang harusnya bisa dijadikan satu, tetapi dibagi menjadi 2 SKPD. Ini tentu berimbas pada sisi anggaran. Kita kemarin satu visi dengan bupati (H Saidi Mansyur) untuk menyederhanakan ini,” jelasnya.
Karena itu, kata Rofiqi, DPRD membentuk Pansus SOTK yang akan membahas berapa jumlah SKPD dengan tepat agar efektif dan efisien dari sisi anggaran. Dalam hal ini tidak perlu jumlah SKPD yang besar, tetapi hasil kerjanya yang besar.
” Saya berharap jumlah SKPD yang 34 bisa dipangkas menjadi 20. Eksekutif kemarin mintanya 23 atau 25 kalau tidak salah, dan kita tidak perlu SKPD yang besar, tetapi hasil kerjanya yang besar,” tegas Ketua DPRD Banjar, Muhammad Rofiqi.
Sebelumnya, Politisi Muda Partai Gerindra ini juga menyoroti anggaran Pemkab Banjar yang lebih banyak untuk belanja pegawai dibanding untuk pembangunan. Misalnya, besarnya tunjangan kinerja (Tukin) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banjar yang mengalahkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Bahkan, beber Muhammad Rofiqi, anggaran tukin untuk ASN Kabupaten Banjar itu Rp 220 Miliar, sedangkan untuk anggaran di Dinas PUPR hanya sekitar Rp 100 Miliar. Artinya lebih besar tunjangan PNS (ASN) daripada anggaran di Dinas PUPR Banjar.
“Perlu diketahui saja, 63 persen anggaran Kabupaten Banjar itu untuk belanja pegawai dan segala tetek bengeknya. Adilkah, jika masyarakat Kabupaten Banjar yang banyak ini hanya mendapatkan sisanya sekitar 25 persen saja dari total anggaran,” pungkas sarjana hukum jebolan Unpad ini.