BANJARMASIN – Aktivis anti korupsi Kalsel pertanyakan pembangunan RSUD Pambalah Batung di HSU, karena kasus pembebasan lahan di Muara Tapus masih belum selesai di Kejagung, Senin (6/6/2021).
Aktivis anti korupsi, Direktur LSM KAKI Kalsel Akhmad Husaini mempertanyakan kembali pembangunan RSUD Pambalah Batung baru yang menyedot APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) untuk bayar hutangnya. Padahal menurutnya itu perlu sekali dipertanyakan, apalagi kasus dugaan korupsi pembebasan lahannya di Muara Tapus yang menelan dana APBD HSU Tahun 2018 sebesar Rp 16 Miliar itu masih dalam penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Saya heran pembangunannya dilanjutkan padahal kasus pembebasan lahannya masih ditangani Kejagung. Karena itu kemarin di Bulan Desember 2021 LSM KAKI Kalsel menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejagung Jakarta dan meminta Jampidsus buka lagi kasusnya, sebab belum ada SP3,” jelasnya, Senin (6/6/2022).
Apalagi sekarang ini, ungkap pria yang akrab disapa Haji Usai ini, bahwa proyek pembangunan rumah sakit itu membebani anggaran dengan hutang yang harus dibayar melalui dana APBD HSU. Kemudian dari informasi masyarakat pembangunan itu diduga hanya menguntungkan oknum pejabat saja, mulai dari fee proyek, pembebasan lahan diduga mark up, dan klinik atau rumah sakit swasta milik mereka.
“Karena itu saya akan kembali mendatangi Kejagung RI di Jakarta agar kasus pembebasan lahan Muara Tapus dibuka lagi. Terlebih lagi kemarin saya dengar pada saat sidang di PN Tipikor Banjarmasin pekan lalu, Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid yang duduk di kursi terdakwa sempat dicecar jaksa terkait kasus pembebasan lahan Muara Tapus, termasuk fee proyeknya,” tegas aktivis anti korupsi Kalsel Akhmad Husaini.
Sebelumnya Lisa Cahya Fitriani, seorang praktisi kesehatan yang juga anggota Brigade 08 HSU menyampaikan dukungannya untuk dihentikannya pembangunan RSUD Pambalah Batung yang baru. Menurut selain diduga masih bermasalah dengan pembebasan lahan di Muara Tapus juga jika diteruskan hanya membebani anggaran dan hanya menguntungkan oknum pejabat korup saja.
Perempuan muda ini menduga, bahwa pembangunan RSUD Pambalah Batung baru dengan lokasi jauh dari pemukiman masyarakat itu hanya akan menguntungkan oknum pejabat saja. Karena rumah sakit milik daerah dijauhkan dari pemukiman penduduk, sedangkan rumah sakit atau klinik milik oknum pejabat yang korup dekat bisa dekat dengan pemukiman penduduk atau tengah kota.
” Itu patut diduga, karena oknum pejabat tersebut memiliki rumah sakit atau klinik swasta di tengah Kota Amuntai, jadi sebagian masyarakat kalau berobat tentu ingin rumah sakit atau klinik yang dekat daripada rumah sakit yang jauh,” pungkas Lisa, Jumat (3/6/2022).