KBK.News, BANJARMASIN – Saat Presiden Republik Indonesia mengimbau efisiensi anggaran dan menekan gaya hidup mewah pejabat, Pemerintah Kota Banjarmasin justru mendapat sorotan tajam karena proyek “penyempurnaan” rumah dinas Wali Kota yang menyedot anggaran hingga Rp2 miliar hanya untuk pembangunan pagar dan penataan taman, Kamis (10/4/2025).

Pengalokasian dana sebesar itu dinilai tidak mencerminkan empati terhadap kondisi kota yang tengah menghadapi krisis pengelolaan sampah.

Kota Banjarmasin hingga kini masih berjibaku dengan tumpukan sampah yang tak kunjung tertangani – mulai dari TPS yang penuh, armada pengangkut yang terbatas, hingga minimnya fasilitas daur ulang dan edukasi lingkungan bagi masyarakat.

hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (IKMABAN), Pinky Manarul Alam. Ia menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan tersebut.

“Daripada menghabiskan Rp2 miliar untuk pagar dan taman rumah dinas, kenapa tidak dialihkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah? Armada truk bisa ditambah, TPS bisa dibangun, bahkan edukasi masyarakat bisa digencarkan,” ujarnya.

Kritik ini muncul seiring viralnya foto-foto megah rumah dinas Wali Kota bergaya klasik modern dengan tiang tinggi menjulang, bak istana.

Proyek penyempurnaan yang mencakup lanskap dan pagar ini justru memperlebar jurang kontras antara kebutuhan dasar masyarakat dan estetika elit penguasa.

BACA JUGA :  Rumah Dinas Puskesmas Sungai Tabuk 1 Tak Kunjung Rampung, Ini Kata Dinkes Banjar

Sementara di berbagai sudut kota, lanjut Pinky, warga masih bergelut dengan jalanan rusak, gang sempit yang belum berpaving, hingga drainase yang mampet dan menyebabkan banjir saat hujan turun.

IKMABAN menilai keputusan penganggaran ini mencerminkan kebijakan elitis yang tidak peka terhadap realitas sosial.

“Di tengah kondisi fiskal nasional yang ketat, setiap rupiah dari APBD seharusnya digunakan secara bijak dan berdampak langsung pada masyarakat,” lanjut Pinky.

Menurutnya, anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk program-program strategis seperti pengurangan sampah plastik, pembangunan bank sampah, atau fasilitas pengolahan limbah yang lebih layak. Hal-hal yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal pagar atau taman, tapi tentang arah pembangunan yang berpihak atau tidak pada rakyat. Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari indahnya rumdin, tapi dari seberapa kuat kebijakannya menjawab kebutuhan warga,” tegas Pinky.

IKMABAN menyerukan agar Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan refleksi mendalam dan mulai menggeser prioritas pembangunan – dari simbolisme elit ke solusi nyata bagi rakyat.

“Jika ingin meninggalkan warisan, tinggalkanlah kota yang bersih, warga yang sejahtera, dan pengelolaan anggaran yang amanah. Bukan sekadar pagar megah dan taman indah di halaman rumah dinas,” pungkasnya.

Penulis : Masruni

Editor : Rizal