Divisi Hukum Paslon Gubernur Kalsel Haji Denny – Haji Difri atau H2D ‘Warning’ KPU dan Bawaslu agar tetap netral Di Pilgub Kalsel 2020, Minggu (13/9/2020).
Warning atau peringatan ini disampaikan Divisi Hukum Paslon Gubernur Kalsel Haji Denny- Haji Difri (H2D) setelah melihat sejumlah indikator negatif yang bisa menodai pilkada yang jujur, adil dan bermartabat.
“Kita semua membutuhkan penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu bekerja jujur dan adil, serta berintegritas untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas. Warning ini kami sampaikan, untuk mengingatkan kembali peran dan fungsi penyelenggara pemilu agar tidak ditunggangi kelompok manapun yang bisa menodai nilai – nilai demokrasi yang jujur dan adil tersebut,” tegas Anggota Divisi Hukum Tim H2D, Jurkani, Minggu (13/9/2020).
Menurut mantan perwira penyidik di Polda Kalsel ini, Ia bersama Tim Divisi Hukum H2D telah melihat indikasi dugaan kecurangan yang akan dilakukan. Salahsatu diantaranya dugaan memanfaatkan RT dan RW di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru untuk Pilgub Kalsel, sehingga harus menjadi atensi Bawaslu melalui Gakkumdu.
“Kami tidak akan kompromi terhadap tindak pidana pemilu. Sebab itu yang merusak demokrasi, misalnya modus memberi dan menerima suap atau politik uang seperti melalui jaringan Ketua RT/RW di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru,” ucapnya.
Jurkani kembali menegaskan, bahwa pihaknya tidak main-main dengan mengingatkan KPU dan Bawaslu di seluruh kabupaten/kota di Kalsel. Sebab, Divisi Hukum H2D punya data semua komisioner penyelenggara pemilu, termasuk dugaan kedekatannya dengan sejumlah politisi.
“Warning atau peringatan ini sangat serius dan tidak main-main ! Ini kami sampaikan untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu, sehingga pilkada menghasilkan pemimpin yang cerdas serta amanah,” pungkas mantan penyidik senior kepolisian yang kini menjadi pengacara.