Jumat, September 25, 2020
Beranda UMUM DKPP Vonis Bersalah 3 Anggota KPU Kalsel

DKPP Vonis Bersalah 3 Anggota KPU Kalsel

Banjarmasin : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan Tiga Komisioner KPU Kalimantan Selatan bersalah dan mendapatkan sanksi. Sedangkan 2 orang Komisioner KPU Kalsel lainnya namanya direhabilitasi.
Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Mahyuni saat dikonfirmasi RRI di Banjarmasin membenarkan,bahwa putusan dari DKPP terkait gugatan mereka terhadap KPU Kalsel sudah disampaikan kemarin di Jakarta. Gugatan yang disampaikan Bawaslu Kalsel tersebut tentang penetapan KPU Kalsel yang menyatakan Yadi Ilhami dari Partai Demokrat memenuhi syarat (MS) sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Ahmad Bisung yang meninggal dunia. Padahal menurut Bawaslu Kalsel Yadi Ilhami tidak memenuhi syarat (TMS). Sebab yang bersangkutan adalah aparatur Sipil Negara di Kemenag Banjarbaru.
Selanjutnya menurut Bawaslu Kalsel, Yadi Ilhami waktu Pemilu Legislatif 2014 lalu memang mengundurkan diri dari ASN,namun setelah tidak terpilih mengaktifkan kembali menjadi ASN.
” setelah melalui sidang dan rapat pleno putusannya sudah keluar dan gugatan Bawaslu Kalsel diterima DKPP, ” ungkap Mahyuni, Selasa (29/8/2017).
Berikut sebagian putusan salinan DKPP :
MEMUTUSKAN
1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Samahuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II atas nama Hairansyah dan Teradu III atas nama Nur Kholis Majid selaku Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan sejak Putusan ini dibacakan;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Masyitah Umar dan Teradu V atas nama Sarmuji selaku Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Ini Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Serentak 2020

Meski Di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Tidak Menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Seluruh Indonesia,...

Arti Nomor Urut 3 Bagi Paslon Haji Martinus – Jaya

Arti nomor urut 3 bagi Paslon Wali Kota Banjarbaru Haji Martinus - Jaya Membawa Keberkahan, Sebab Pada Pilkada Tahun 2015 Mengantarkan Kemenangan Nadjmi Adhani...

Tiga Paslon Wali Kota Banjarbaru Saling Sapa Akrab

Sebelum pengundian nomor urut, Tiga Paslon Wali Kota Banjarbaru bertemu dan saling sapa akrab, serta foto bersama saat bertemu di Lobby Hotel Q Dafam,...

Recent Comments

sulingan city on Video porno atau filem porno