DPD Tani Merdeka Indonesia Banjar Resmi Dilantik, Langsung Gelar Rakerda
KBK.News, MARTAPURA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar resmi dilantik sekaligus menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Aula KH Kasyful Anwar, Martapura, Sabtu (16/8/2025).
Sebanyak 50 pengurus dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera organisasi dari DPW kepada Ketua DPD, serta pengibaran Bendera Tani Merdeka Indonesia oleh Muhammad Syarofi selaku Ketua DPD terpilih.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Ikhwansyah, yang hadir mewakili Bupati H Saidi Mansyur, menyambut baik kehadiran Tani Merdeka. Ia menilai organisasi ini dapat menjadi wadah strategis dalam memperjuangkan aspirasi petani.
“Melalui organisasi ini, aspirasi petani dapat tersampaikan dengan lebih cepat, sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya saat membuka Rakerda.
Ikhwansyah juga mendorong pengurus untuk memperkuat koordinasi, menyusun program kerja yang realistis, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Ia menekankan pentingnya penerapan praktik pertanian ramah lingkungan demi menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Kalsel, Alin Wijaya, menegaskan bahwa pembentukan DPD merupakan bagian dari implementasi program nasional ketahanan pangan. Ia menjelaskan, organisasi yang sebelumnya bernama Tani Pejuang kini bertransformasi menjadi Tani Merdeka.
“Tugas utama kita adalah mendukung ketahanan pangan melalui hilirisasi tiga komoditas unggulan, yakni kopi, kakao, dan kelapa. Itu yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Ketua DPD Tani Merdeka Banjar, Muhammad Syarofi, menyampaikan optimismenya. Menurutnya, Kabupaten Banjar memiliki potensi besar tidak hanya di sektor pertanian, tetapi juga perikanan, serta peternakan kambing dan sapi.
“Potensi Banjar sangat melimpah. Kami yakin DPD Tani Merdeka dapat bersinergi dengan pemerintah daerah maupun provinsi untuk mengembangkan sektor pangan secara optimal,” pungkasnya.