Anggota DPR RI Syaifullah tak mampu menyembunyikan kekecewaannya akibat terhentinya layanan kesehatan dasar untuk ibu melahirkan dan bayi melalui DAK di Pemkab Banjar. Minimnya koordinasi dengan DPR RI diduga menjadi salah satu penyebabnya dan diharapkan tidak terus terulang.
Anggota DPR RI asal Kalsel mengaku sangat prihatin dan menyayangkan terhentinya dana alokasi khusus (DAK) untuk Jampersal di Kabupaten Banjar. Menurutnya selama ini Pemkab Banjar tidak melakukan koordinasi dengan DPR RI terkait kebutuhan dana alokasi khusus (DAK). Karena, sampai berakhir pembahasan APBN Tahun Anggaran 2020 tak satu lembar suratpun dari Dinas Kesehatan yang DPR RI terima mengenai keluhan kurangnya anggaran.
Legislator DPR RI dari PPP ini juga menyatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, kita selalu memberikan DAK ke Pemkab Banjar untuk membangun puskesmas-puskesmas dan peralatan rumah sakit.
“Kita menyayangkan Pemkab Banjar tidak pernah berkoordinasi dengan DPR RI tentang Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan,” ujarnya dengan nada kecewa (24/9/2019).
Munculnya pemberitaan tentang dihentikannya rujukan jaminan persalinan (Jampersal) yang bersumber dari DAK Kementerian Kesehatan RI, ungkap Syaifullah bisa berdampak pada menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar.
“Minimnya anggaran pelayanan kesehatan untuk ibu hamil yg melahirkan dapat mengancam penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks. sebab, angka kematian bayi dan ibu hamil salah ukuran kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Anggota Komisi 1 DPR RI ini juga menyampaikan, bahwa selama ini ia selalu memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan yang diusulkan oleh para bupati dan gubernur .
“Untuk itu, saya tidak pernah absen dalam Musrenbang Regional yang dipaparkan oleh para gubernur, bupati dan walikota se-Kalimantan setiap tahunnya,” pungkasnya.