KBK.NEWS, MARTAPURA – H Ibank meminta agar kasus walkout – nya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar saat RDP gabungan Komisi II dan IV DPRD Banjar seperti lari dari tanggung jawab penggunaan anggaran penanganan stunting, Kamis (30/5/2024).
Kasus Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar yang meninggalkan (walkout) saat rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi IV dan Komisi II membuat DPRD mengambil sikap tegas. Pasalnya rapat yang membahas penanganan stunting tersebut pihak Dinas Sosial tidak mampu memberikan penjelasan penggunaan anggaran, hal itu diperparah dengan walkout-nya Kepala Dinas Sosial ditengah rapat sedang berlangsung.
Anggota Komisi IV DPRD Banjar, H Muhammad Iqbal atau H Ibank yang hadir dalam RDP gabungan ini mengaku kecewa dan prihatin atas sikap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Dian Marliana.
Menurut H Ibank, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Banjar adalah salah satu dinas yang sangat mulia. Karena, Dinas Sosial ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.
” Karena itu di Dinsos ini perlukan orang orang yg bermental sosial dan harus memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap seluruh masyarakat kabupaten Banjar khususnya terhadap masyarakat yang tidak mampu,” jelas H Ibank.
Dalam percepatan penurunan stunting, beber H Ibank, seharusnya Dinsos P3AP2KB jangan hanya menunggu masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi harus aktif jemput bola, yakni mendatangi rumah-rumah warga. ASN di Dinsos itu sebagai abdi masyarakat harus hadir dan pro aktif melayani masyarakat.
” Harusnya, kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama dengan semua pihak khususnya koordinasi dengan dinas terkait sangat di perlukan. Jika itu dilakukan dengan baik, maka upaya menurunkan stunting hasilnya lebih maksimal dan tentunya juga akan fast respon (respon cepat), jika ada keluhan masyarakat.
Mestinya, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar bisa memanfaatkan RDP gabungan di DPRD Banjar untuk mencari solusi untuk pencegahan dan penanganan stunting yang naik. Ia seharusnya membuka semua data bagaimana penanganan stunting beserta pendanaan dan kalau ada permasalahan bisa dibantu oleh DPRD Kabupaten Banjar.
Namun, faktanya yang terjadi, ungkap H Ibank, Kepala Dinas Sosial malah kabur atau walk out dari RDP.
” Walk out bukan sikap yang baik seperti lari dari tanggung jawab, sangat mengecewakan dan beliau tidak menghargai institusi DPRD. Karena itu kami di DPRD patut mempertanyakan penilaian kinerja kaDinsos P3AP2KB oleh BKPSDM dan juga Bupati Banjar sebagai atasannya,”
tegas politisi Partai Gerindra ini.
DPRD Kabupaten Banjar, kata Ibank, nantinya meminta penjelasan kepada Kepala BKDSDM tentang jejak rekam dan kinerj yang bersangkutan, sehingga dinilai layak menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar.
” BKDSDM harus ikut memberi penjelasan kenapa sampai seperti ini kualitas dari seorang kaDinsos P3AP2KB yang kami nilai telah bersikap tidak etis terhadap DPRD dan ditengah meningkatnya angka stunting tahun ini,” pungkas H Muhammad Iqbal atau sering dipanggil Haji Ibank ini.