AMUNTAI – Wakil Ketua DPRD HSU, H Mawardi HSU menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan menampik fungsi pengawasan pihaknya lemah, Kamis (23/9/2021).
Wakil Ketua DPRD HSU, H Mawardi bersedia diminta tanggapan terhadap kasus OTT KPK yang menjerat oknum pejabat dan kontraktor di HSU. Menurutnya, kondisi di masyarakat masih berjalan normal pasca OTT KPK yang menjerat 3 tersangka.
“Tentunya kami selaku wakil rakyat mengharapkan tentunya kejadian ini tidak terjadi lagi kedepannya,” tegasnya, Kamis (23/9/2021).
Politisi senior PKB HSU ini menampik, jika DPRD HSU yang punya hak pengawasan terhadap eksekutif dinilai lemah, karena kata Mawardi, pada banyak kesempatan sudah saling mengingatkan.
“DPRD selama ini dalam melaksanakan fungsi pengawasan didalam rapat – rapat kerja saling mengingatkan,” tandasnya.
Terpisah, anggota DPRD HSU, H Rustam menyatakan, bahwa sebagai wakil rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), ia merasa sangat prihatin terjadinya kasus dugaan korupsi dan di OTT KPK di daerahnya. Untuk itu ia berharap kasus ini hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pejabat eksekutif maupun legislatif untuk tidak korupsi.
“Saya berharap kasus dugaan korupsi di HSU dan berujung di OTT KPK tidak terjadi lagi. Kami mendukung OTT KPK dan pemberantasan korupsi di HSU,” kata politisi PKS yang punya perolehan suara terbanyak di Dapilnya ini.