KBK.NEWS JAKARTA – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan 7 tuntutan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan kepada anggota DPR dan DPD RI asal Dapil Kalsel di Jakarta.

Penyerahan 7 tuntutan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan ke DPR RI tersebut dibenarkan Anggota DPR RI dari Dapil Kalsel 1 H Muhammad Rofiqi.

Penyerahan 7 tuntutan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan di Ruang Komisi II DPR RI (foto DPRD Kalsel).

“Benar 7 tuntutan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalsel melawan diserahkan Ketua DPRD Kalsel kepada DPR RI dan diterima para Anggota DPR RI asal Dapil Kalsel,” jelas H Muhammad Rofiqi, Kamis (4/9/2025).

Tuntutan Aliansi Masyarakat Kalsel melawan tersebut beber Rofiqi, menjadi perhatian utama DPR RI, karena hal tersebut menjadi bagian penting dari aspirasi masyarakat yang harus ditindaklanjuti.

“Kita sebagai wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari Dapil Kalsel tentu harus memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi dari masyarakat. Apalagi 7 tuntutan dan aspirasi penting  yang telah disampaikan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan sudah menjadi sorotan luas dan berskala nasional,” tegas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Kedatangan rombongan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan anggota DPRD Kalsel untuk menyerahkan 7 tuntutan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan diterima Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda di Ruang Komisi II DPR RI, Kamis (4/9/2025).

BACA JUGA :  Tinjau Banjir di Kabupaten Banjar, Anggota DPR RI HM Rofiqi Berikan Bantuan kepada Korban Terdampak Banjir

Berikut ini 7 tuntutan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan :

1. Menuntut Reformasi DPR : efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta melalukan transparansi penggunaan dana.

2 .Menuntut Reformasi Polri : revisi UU Polri dan mengecam segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat serta Kapolri harus bertanggungjawab atas itu. Jika tidak ada komitmen maka Kapolri harus mundur dari jabatannya.

3.Menuntut pengusutan tuntas dan tanggung jawab penuh oleh institusi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

4.Menuntut penolakan Taman Nasional Pegunungan Meratus, monopoli batubara dan konflik agraria sawit dan masyarakat khususnya Kotabaru dan berbagai isu lokal di Provinsi Kalsel.

5.Menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP) dan sementara disisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.

6. Kesejahteraan tenaga pendidik: Mendesak peningkatan gaji guru, terutama honorer, serta peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

7. Legislasi: Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.