Setelah Melalui Sejumlah Drama, Akhirnya DPRD Banjar Setujui APBD 2021 Kabupaten Banjar Setelah Dilakukan Pembahasan Ulang Banggar  Dengan TAPD dan Rasionalisasi Anggaran, Senin (30/11/2020).

Bupati Banjar H Khalilurrahman dan dampingi Sekda Banjar Mokhamad Hilman yang mengikuti rapat ini secara virtual. Dalam penyampaian pendapat akhirnya tentang Raperda Kabupaten Banjar terkait APBD Tahun Anggaran 2021, Bupati Banjar memberikan apresiasinya atas telah disetujuinya anggaran tersebut.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan, dan apresiasi hingga APBD ini diselesaikan. Banyak saran dan masukan yang kami terima dari pihak DPRD baik dari pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Banjar terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan sejak bulan Oktober,” ujarnya.

“Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam menjalankan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi Batalkan Ancaman Tidak Tanda Tangan APBD 2021

BACA JUGA :   Bupati Banjar Keluarkan SK Sekretariat PPK

Sebelumnya, Ketua DPRD Banjar, Muhammad Rofiqi  sempat mengancam tidak akan menandatangani RAPBD Kabupaten Banjar menjadi APBD, karena belum terakomodasinya usulan DPRD. Bahkan, politisi muda Partai Gerindra sempat juga mengancam, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Banjar tidak akan menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap APBD Banjar 2021.

Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi
Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi

Ancaman Muhammad Rofiqi tersebut ternyata tidak jadi dilaksanakannya, sebab sejumlah usulan anggaran DPRD Banjar direvisi dan dilakukan rasionalisasi oleh pihak eksekutif.

“Usulan kita untuk kepentingan masyarakat dalam sejumlah pos anggaran Tahun 2021 telah diakomodasi oleh eksekutif. Misalnya, untuk pengadaan truk sampah sebanyak 7 unit telah disetujui, untuk itu saya sebagai wakil rakyat juga harus bijak dengan menyetujuinya,” jelasnya, Senin (30/11/2020).

Rofiqi menyatakan, dalam proses pembahasan anggaran antara legislatif dengan eksekutif (Banggar -dan TAPD) yang terpenting muaranya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini tegas Ketua DPRD Banjar kita harus rela melepas kepentingan pribadi atau kelompok.

“Alhamdulillah, ancaman yang saya sampaikan tidak jadi saya lakukan, sebab kepentingan masyarakat telah diakomodasi eksekutif,” ungkap Muhammad Rofiqi yang juga Ketua Kadin Kabupaten Banjar ini.

Terpisah, Fraksi PPP dalam pandangannya yang disampaikan,  Mulkan mengapresiasi kerja Badan Anggran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang hingga batas akhir melakukan penbahasan APBD 2021. Terlebih lagi pembahasan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dan berdampak pada transfer dana dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi.

“Pengurangan DAU dan DAK ini berdampak besar pada APBD kita, karena itu APBD 2021 ini kita setujui dengan beberapa catatan,” ucap politisi PPP ini.

Pada APBD Kabupaten Banjar Tahun 2021 untuk perdapatan ditargetkan sebesar  Rp 1.465 triliun lebih dan target belanja Rp1.668 triliun, diprediksi defisit sebesar Rp 203 miliar dan akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun 2020.