Aktivis dari LSM KAKI Kalsel saat menggelar aksi unjuk rasa damai di Gedung Merah Putih KPK Jakarta juga menuntut agar penyidik KPK menelisik dugaan adanya makelar jabatan dan proyek di Kabupaten Banjar, Senin (25/10/2021).
Aksi unjuk rasa aktivis anti korupsi Kalsel di Kuningan Jakarta ini selain mendesak Bupati HSU ditangkap dan ditetapkan tersangka, juga meminta agar KPK menelisik adanya dugaan makelar jabatan dan proyek di Kabupaten Banjar.
Direktur LSM KAKI Kalsel, Akhmad Husaini menyatakan, pihaknya menyoroti banyak dugaan korupsi di Kalsel. Dugaan korupsi pasca OTT KPK Di Amuntai HSU hanyalah salah satu diantaranya.
“Kami juga menyoroti kasus lainnya seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Batola dan di Kabupaten Banjar,” jelasnya, Jumat (22/10/2021).
Untuk di Kabupaten Banjar, beber Husaini, pihaknya menyoroti dugaan adanya makelar jabatan dan proyek. Untuk itu pihaknya meminta penyidik KPK juga menjadikan dugaan ini menjadi atensi bagi penyelidikan mereka.
“Selain mendesak KPK, kami juga meminta agar DPRD Banjar untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar. Jangan sampai para wakil rakyat di DPRD Banjar diam atau bahkan juga terkait persoalan ini,” tegas pria yang akrab disapa Haji Usai ini.
Pada aksi unjuk rasa di Gedung KPK di Kuningan Jakarta, Husaini sebagai koordinator aksi menurunkan sejumlah pengunjuk rasa. Para peserta unjuk rasa membentangkan spanduk yang berisi sejumlah dugaan korupsi dan tuntutan.
Spanduk yang dibentangkan dalam aksi ini diantaranya berisi dugaan jual beli jabatan dan pemotongan SPPD di HSU yang diduga melibatkan Bupati HSU. Kemudian juga ada tulisan di karton terkait dengan dugaan makelar proyek dan jabatan di Kabupaten Banjar.