Kamis, September 24, 2020
Beranda UMUM Empat SOPD HST Kepatuhannya Rendah

Empat SOPD HST Kepatuhannya Rendah

Barabai – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan Hasil Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selasa (27/02/2018).

Laporan hasil kepatuhan diserahkan oleh Asisten Muda Ombudsman RI Sopian Hadi kepada Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Ehwan Rijani di Auditorium Kantor Bupati HST, disaksikan langsung sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dinilai dalam penilaian kepatuhan tahun 2017.

Di Kabupaten HST ada 7 (tujuh) SOPD yang dilakukan penilaian terhadap standar pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang meraih poin tertinggi dengan nilai rata-rata 75,27 dari 33 (tiga puluh tiga) produk layanan administrasi yang dinilai dan berada pada tingkat kepatuhan sedang (Kuning), bersama dengan dua SOPD lainya Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengedalian Penduduk dan KB.

BACA JUGA :   Dishub Banjar Uji Kir Jemput Bola

Sementara empat SOPD, Dinas Lingkungan dan Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak berada pada tingkat kepatuhan rendah atau merah.

Sopian Hadi Asisten Muda Ombudsman RI dalam penyampaian hasil kepatuhan mengatakan, laporan hasil kepatuhan tersebut merupakan penilaian dari bulan Mei sampai dengan Juli 2017 dengan nilai keseluruhan untuk pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 56,71.

“Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap 59 produk layanan administratif diperoleh nilai 56,71 dan Kabupaten HST berada pada zona kepatuhan kuning (sedang), dan kami berharap pada penilaian kepatuhan tahun 2018 ini Pemerintah Daerah Kabupaten HSU bisa berada pada zona kepatuhan hijau (tinggi),” jelasnya.

BACA JUGA :   KAIN SASIRANGAN SEKILAS INFO

Asisten Muda Ombudsman RI M. Firhansyah juga menyampaikan hasil penilaian menunjukan masih rendahnya kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap implementasi standar pelayanan publik dalam berbagai bentuk ketidakjelasan proses dan prosedur, ketidakpastian jangka waktu pelayanan, dan hal ini dapat berdampak pada buruknya pelayanan yang diberikan.

“Pada dasarnya yang dinilai baru pada tingkat kepatuhan standar pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, belum pada kualitas dari pelayanan yang diberikan,” katanya.

Sementara, menindak lanjuti hasil penilaian yang baru saja diperoleh Pemerintah Kabupaten HST, Asisten III Ehwan Rijali meminta kepada seluruh SOPD agar bisa melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian, dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA :   Keterangan Saksi Ahli Gugurkan Alasan Pencabutan IUP PT. Sebuku Group

“kedepan kita berharap bisa lebih baik sehingga bisa mendapat zona kepatuhan tinggi (hijau), dan meminta kepada seluruh SOPD agar meningkatkan kepatuhan terhadap standar layanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, mengingat tahun ini, Kabupaten HST kembali disurvey oleh Ombudsman RI,” tandasnya.

Rilis Ombudsman RI Kalsel

Most Popular

Haji Martinus – Jaya Sambut Rasa Syukur Ditetapkan Paslon Wali Kota Banjarbaru

Paslon Walikota Banjarbaru Haji Martinus - Jaya Sambut Gembira dan Penuh Rasa Syukur Telah Ditetapkan Sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru,...

H Rusli – Guru Fadhlan Ditetapkan KPU Sebagai Paslon Bupati Banjar

KPU Kabupaten Banjar tetapkan H Rusli - Guru Fahdlan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar bersama 2 Paslon lainnya di Pilkada Serentak...

KANNI Kalsel Siap Perangi Politik Uang Di Pilkada Serentak 2020

Martapura - Perangi Politik Uang Di Pilkada Serentak 2020 KANNI Kalsel Siap Lakukan Pendampingan Hukum Kepada Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Pemilu , Selasa...

FPK Minta Menteri BUMN Erick Thohir Mundur

Banjarbaru – Forum Peduli Kalsel (FPK) meminta Menteri BUMN Erick Thohir yang merangkap Ketua Pelaksana Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid 19  mundur...

Recent Comments

sulingan city on Video porno atau filem porno