KBK.News, MARTAPURA – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Banjar resmi dibentuk melalui rapat yang digelar pada Jumat (28/11/2025) bertempat di BPBD Kabupaten Banjar. Rapat berlangsung atas undangan Kepala BPBD Banjar dan dihadiri para tokoh dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, pengusaha, akademisi hingga elemen masyarakat.

Sekretaris FPRB Kabupaten Banjar, Warhamni, menjelaskan bahwa pembentukan forum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi penanggulangan bencana di daerah. Menariknya, dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, FPRB baru terbentuk di Kabupaten Banjar.

“Alhamdulillah, forum ini baru terbentuk di Kabupaten Banjar. Kemarin juga dihadiri oleh FPRB Provinsi Kalimantan Selatan. Sebenarnya ulun sempat diminta menjadi ketua, namun karena sudah banyak jabatan lain, akhirnya ulun memilih menjadi sekretaris. Ketua FPRB Banjar adalah Pak Deddy, mantan Camat Aranio dan Camat Mataraman,” ujar Warhamni.

Ia menambahkan bahwa struktur lengkap FPRB Kabupaten Banjar akan segera dibagikan setelah finalisasi.

Warhamni menegaskan, FPRB hadir sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk membantu pemerintah daerah dalam merespons dan menangani berbagai potensi bencana.

“Forum ini nantinya bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyikapi, menangani, dan melakukan tindakan jika terjadi bencana. Kita tahu bersama, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir. Namun selain itu, ada juga angin puting beliung, longsor di beberapa kecamatan, hingga kekeringan,” jelasnya.

BACA JUGA :  Maraknya Penyetruman Ikan Saat Kemarau, Warhamni Minta Agar Instansi Terkait Bertindak

Keanggotaan forum mencakup perwakilan pemerintah seperti BPBD, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, relawan, dan media. Seluruh unsur tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata berdasarkan potensi masing-masing.

FPRB juga berperan dalam:

Koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak terkait pengurangan risiko bencana.

Advokasi kebijakan agar kebijakan daerah berorientasi pada ketangguhan bencana.

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, edukasi, dan penguatan relawan.

Penyediaan sumber daya lewat dukungan sektor usaha untuk logistik dan inovasi.

Mitigasi dan kesiapsiagaan agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana.

Beberapa kegiatan yang biasa dilaksanakan FPRB, antara lain:

Pelatihan manajemen relawan bencana.

Advokasi kebijakan status darurat bencana di daerah.

Penyelenggaraan “Bincang Tangguh Bencana” untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Dengan terbentuknya FPRB ini, Kabupaten Banjar diharapkan semakin siap dan tangguh dalam mengurangi risiko serta dampak bencana yang setiap tahun mengancam wilayah tersebut.

Warhamni menutup penyampaiannya dengan mengatakan bahwa informasi lanjutan mengenai struktur kepengurusan dan program kerja akan segera disampaikan untuk melengkapi tugas dan fungsi forum ini.