KBK.NEWS, MARTAPURA — Anggota Komisi IV DPRD Banjar Muhammad Rusdi menegaskan tidak selesainya pembahasan RPJP tidak berdampak pada keuangan DPRD dan Bupati Banjar, Selasa (9/7/2024).
“Saya kira tidak benar, kalau RPJP Kabupaten Banjar tidak selesai dibahas berdampak pada keuangan di daerah. Apalagi sampai berdampak pada honor, gaji dan tunjangan DPRD dan Bupatinya Banjar,” tegas Muhammad Rusdi, Selasa (9/7/2024).
Sedangkan terkait kegagalan membahas RPJP di Bali pada akhir Bulan Juni 2024 kemarin, beber Rusdi, hanya persoalan perbedaan pandangan tentang pembahasan.
“ Ada perbedaan cara pembahasan, dan menurut kami yang tidak setuju untuk dibahas di Bali kemarin, karena dibahas terpecah pecah di komisi. Kami maunya dibahas di Pansus dulu seperti yang dilakukan oleh banyak DPRD di Indonesia,” ungkap politisi PDIP Kabupaten Banjar ini.
Pada bagian akhir Rusdi kembali menegaskan, pentingnya menyampaikan informasi yang benar terkait dampak kegagalan membahas RPJP Kabupaten Banjar 2024 – 2045 kepada masyarakat. Keliru dalam menyampaikan kepada masyarakat bisa berdampak negatif, seperti dinilai tidak memahami peraturan dan perundangan.
“Berdasarkan Undang – Undang yang saya pelajari gagalnya pembahasan RPJP itu tidak berdampak pada keuangan daerah. Namun, yang saya ketahui akan berdampak pada visi dan misi Bupati Banjar,” tandas Muhammad Rusdi yang punya latar belakang advokat ini.