Penyidik KPK disarankan tidak hanya geledah ruang kerja Bupati HSU, tetapi juga ruang Sekda dan Ketua DPRD agar pasca OTT tertangkap pelaku utama kasus dugaan korupsi di Pemkab HSU, Jumat (17/9/2021).
Seluruh perhatian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kalimantan Selatan tertuju kepada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kota Amuntai. Dalam operasi KPK yang diberi sandi Operasi Merah Putih berhasil menangkap dan mengamankan oknum pejabat Pemkab HSU dan kontraktor.
Selanjutnya KPK juga telah menetapkan 3 orang tersangka berikut barang bukti sejumlah uang yang nilainya ratusan juta rupiah.
Informasi terbaru, sebagai bentuk pengembangan penyelidikan para penyidik KPK menggeledah ruang kerja Bupati HSU, Kamis (16/9/2021) malam.
Perkembangan kasus OTT KPK Di HSU ini juga mendapat perhatian serius sejumlah aktivis di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Misalnya, Ketua Brigade 08 HSU, Emma Rivilla mengatakan, bahwa kasus OTT KPK hendaknya menjadi momentum bagi masyarakat anti korupsi untuk membersihkan praktek-praktek kotor oknum pejabat dan pengusaha yang merugikan masyarakat, bahkan negara.
“Kita warga HSU harus bersatu untuk membersihkan praktek suap, pungli, jual beli jabatan agar terciptanya pemerintahan yang bersih.
Karena itu akan mensejahterakan masyarakat, bukan hanya kesejahteraan kelompok tertentu saja yang koruptif,” jelasnya, Jumat (17/9/2021).
OTT KPK ini, beber Emma, hanya pintu masuk bagi KPK untuk menangkap aktor utama terduga kasus korupsi di lingkup Pemkab HSU. Buktinya para penyidik juga menggeledah ruang kerja Bupati HSU dan sekarang sudah disegel.
Menurut Ketua Brigade 08 HSU ini, untuk membantu tugas KPK mengusut tuntas dan menangkap aktor utama kasus dugaan korupsi di HSU, maka masyarakat harus turut berpartisipasi dengan memberikan informasi dan petunjuk.
“Salah satu petunjuk yang bisa kami berikan, yakni agar penyidik KPK juga menggeledah ruang Sekda dan Ketua DPRD HSU, karena kita menduga ada benang merahnya juga disana,” tegas, Emma Rivilla di depan Gedung KPK, Kuningan Jakarta.