GEPAK Kalsel Matangkan Kepengurusan DPW dan DPD, Deklarasi Ditargetkan Desember
KBK.News, BANJARMASIN–Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi kepengurusan, Sabtu (31/10/2026).
Rapat tersebut membahas pembenahan internal organisasi, penataan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, serta persiapan deklarasi organisasi yang direncanakan berlangsung pada minggu ketiga Desember 2026.
Ketua DPW GEPAK Kalsel, H. Junaidi, mengatakan salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang telah ditandatangani untuk diteruskan kepada pengurus besar di Kalimantan.
Selain itu, rapat juga membahas identifikasi persoalan organisasi di setiap daerah, khususnya terkait kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) di kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Menurut Dewan Pembina Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel ini, penataan administrasi dan penerbitan SK bagi pengurus yang belum memiliki legalitas kepengurusan menjadi perhatian penting agar struktur organisasi lebih tertib dan roda organisasi berjalan optimal.
“Pembenahan kepengurusan menjadi salah satu prioritas kami. Kami ingin seluruh DPD memiliki kejelasan administrasi dan struktur organisasi sehingga koordinasi dari tingkat wilayah hingga daerah bisa berjalan dengan baik,” ujar Junaidi usai rapat DPW GEPAK Kalsel di Sekretariat Jalan Tatah Amuntai, Kecamatan Kertak Hanyar , Sabtu (31/10/2026)
Dalam rapat yang juga dihadiri Sekjen Mahlan Kusairi serta pengurus lainnya termasuk advokat Bujino A Salan SH MH dan Ketua KAKI Kalsel H Akhmat Husaini SH MA itu dibahas strategi pembentukan DPD di sejumlah daerah yang kepengurusannya masih memerlukan penataan.
Langkah ini diharapkan memperkuat konsolidasi sekaligus memperluas jangkauan GEPAK di Kalsel.
unaidi menegaskan, GEPAK ke depan diharapkan tidak hanya berkembang sebagai organisasi berskala regional Kalimantan, tetapi mampu memperluas kiprahnya hingga tingkat nasional.
Organisasi ini diharapkan menjadi wadah terbuka dan mampu merangkul masyarakat tanpa membatasi diri pada kelompok atau golongan suku tertentu.
Bahkan, muncul usulan untuk mengkaji kembali penggunaan istilah “Asli” dalam nama organisasi menjadi “Asal”.
Gagasan tersebut dimaksudkan agar keanggotaan lebih terbuka, termasuk bagi masyarakat yang lahir di Kalimantan meskipun kemudian tumbuh dan besar di daerah lain.
Di bidang pengembangan organisasi, GEPAK Kalsel juga merencanakan pembentukan unit usaha mandiri serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kemandirian organisasi.
Selain itu, pengurus berencana melakukan audiensi dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan.
Setelah pembenahan internal selesai, DPW GEPAK Kalsel juga akan menjadwalkan silaturahmi dan audiensi dengan sejumlah pejabat daerah yang diharapkan dapat memberikan dukungan serta menjadi pelindung organisasi, di antaranya Gubernur Kalsel, Danrem, dan Kapolda Kalsel.
Melalui konsolidasi tersebut, GEPAK Kalsel berharap seluruh kepengurusan semakin solid, tertata, dan memiliki arah program kerja yang jelas menjelang deklarasi Desember mendatang.