KBK.NEWS MERAUKE, PAPUA – Di saat luka ekologis akibat deforestasi di Sumatera belum pulih, alarm bahaya kini berbunyi kencang dari ufuk timur Indonesia. Proyek Strategis Nasional (PSN) perkebunan tebu di Merauke, yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi swasembada pangan, justru dituding oleh Greenpeace Indonesia sebagai “Proyek Sengsara Nasional.”

​Mega-proyek yang mencakup lahan seluas Pulau Bali ini mengancam “paru-paru” terakhir nusantara dan memicu kekhawatiran akan terjadinya bencana ekologis permanen.

​Propaganda vs Realita di Lapangan

​Greenpeace Indonesia menilai narasi swasembada gula dan bioetanol yang dibawa pemerintah hanyalah “kemasan cantik” untuk menutupi praktik perampasan lahan. Menurut mereka, terdapat realita pahit di balik ambisi tersebut:

    • ​Teror dan Militerisme: Laporan di lapangan mengindikasikan adanya tekanan militer dalam proses pembebasan lahan.
    • ​Politik Tanah Kosong: Pemerintah dianggap mengadopsi praktik kolonial yang menganggap tanah Papua sebagai lahan kosong, padahal wilayah tersebut adalah ruang hidup Masyarakat Adat.
    • ​Emisi di Balik Label Hijau: Ambisi mengejar bioetanol justru mendorong konversi hutan alam skala besar, yang pada akhirnya meningkatkan emisi karbon alih-alih menguranginya.

​”PSN Tebu ini adalah bentuk nyata praktik kolonial politik tanah kosong di Papua yang menukar keanekaragaman hayati demi bahan bakar nabati,” tegas Refki Saputra, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

BACA JUGA :  Greenpeace Tolak Tambang "Nikel Nakal" Perusak Kepulauan Raja Ampat

​Suara dari Akar Rumput: “Kami Mau Dikemanakan?”

​Bagi Masyarakat Adat, pembangunan ini bukan membawa kesejahteraan, melainkan penderitaan. Vincen Kwipalo, warga suku Yei yang terdampak, mengungkapkan kepedihannya melihat tanah ulayat mereka digusur tanpa mempertimbangkan nasib pemilik sahnya.

​”Pemerintah bilang mau fokus pembangunan, tapi mereka tidak melihat nasib kami yang tanahnya digusur. Kehadiran perusahaan justru melahirkan konflik horizontal antarwarga. Pemerintah hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa melihat dampak nyata bagi kami,” ungkap Vincen dengan nada getir.

​Pertaruhan Masa Depan

​Ketika kepentingan bisnis lebih dominan daripada keselamatan rakyat dan kelestarian alam, muncul pertanyaan besar bagi publik: Apakah ini murni untuk kedaulatan pangan, atau sekadar bagi-bagi “kue” kekuasaan di atas tanah Papua?

​Hingga saat ini, gelombang penolakan terus mengalir melalui tagar #PapuaBukanTanahKosong, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kembali proyek yang dianggap mengabaikan hak asasi dan keberlanjutan lingkungan tersebut.

​#TolakPSNMerauke #ProyekSengsaraNasional #PetakaSeluruhNegeri #PapuaBukanTanahKosong