KBK.News, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menerima penghargaan bergengsi Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha atas capaian kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upacara resmi yang digelar di Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Prestasi ini diraih berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025, yang menempatkan Kalimantan Selatan dalam lima besar provinsi berkinerja terbaik secara nasional bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Yang lebih membanggakan, Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang berhasil masuk dalam daftar elite tersebut.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan masuk lima besar nasional dan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang menerima penghargaan ini,” ujar Gubernur Muhidin usai mengikuti upacara.

Muhidin menegaskan, penghargaan ini bukan semata hasil kerja individu, melainkan buah dari sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Ia pun mengajak seluruh kepala daerah di Banua untuk terus memperkuat implementasi otonomi daerah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Mari kita bersama-sama terus menjalankan otonomi daerah di wilayah masing-masing dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurutnya, pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Kesiapan dalam merespons kebutuhan masyarakat dan menjalankan kebijakan pemerintahan dinilai menjadi kunci utama keberhasilan tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA :  Pemprov Kalsel Diminta Segera Membayar Gaji PPPK Tahun 2022

“Kita harus selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan kebijakan pemerintahan setiap saat,” tegas Muhidin.

Selain Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Kemendagri juga memberikan penghargaan National Governance Awards 2026 kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai sukses menghadirkan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, sebanyak 30 pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota menerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian kinerja pemerintahan.

Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam sambutannya, Bima menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan proses dinamis yang terus berkembang, bukan sistem yang bersifat statis.

“Ada satu kata yang sangat lekat dengan otonomi daerah, yaitu kewenangan. Inilah yang menjadi pembeda utama dibandingkan sistem sebelumnya,” ujar Bima.

Ia mengingatkan bahwa kewenangan harus dibarengi dengan kapasitas dan integritas yang kuat.

“Kewenangan tanpa kemampuan hanya akan menjadi angan-angan. Dan kewenangan tanpa integritas berpotensi melahirkan penyimpangan,” pesannya.

Peringatan Hari Otonomi Daerah yang diperingati setiap 25 April tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (MC Kalsel)