Hampir Setengah Tahun Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran PKK Batola Belum Jelas di Kejari Batola
KBK.NEWS MARABAHAN – Sudah hampir setengah tahun kasus dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait anggaran PKK yang ditangani Pidsus Kejari Barito Kuala (Batola) belum ada kejelasan siapa saja tersangkanya dan berapa nilai kerugian negaranya, Senin (1/12/2025).
Pada Tanggal 18 Juni 2025 Kota Marabahan sempat dihebohkan dengan aksi penggeledahan Kejaksaan Negeri Batola di Kantor Dinas PMD Batola. Penggeledahan ini menjadi topik berita utama di berbagai media di Kalsel, bahkan nasional.
Namun, setelah dilakukan penggeledahan dan pemasangan Garis Kejaksaan di Dinas PMD Batola ini perkembangan penanganannya terkesan sepi. Hal itu ditandai dengan tidak ada ekspose hasil penggeledahan dan juga tidak ada tersangknaya, padahal kasusnya sudah hampir setengah tahun.
Kasi Pidsus Kejari Batola, M Widha Prayogi S saat dikonfirmasi kbk.news menyatakan, bahwa kasusnya tetap diproses.
“ini kami ttp lanjutkan,” tulisnya singkat melalui pesan Whatsapp (24/11/2025).
Sebelumnya Ketua LSM KAKI Kalsel, Akhmad Husaini menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas PMD Batola yang terkesan lamban setelah dilakukan penggeledahan Kejari Batola. Ia juga mendukung Kejari Batola menindak tegas dengan menetapkan tersangka, Senin (18/8/2025).
“Kalau serius pasti ada tersangka yang ditahan agar memudahkan pemeriksaan dan tidak kabur, serta agar tidak ada barang bukti yang dirusak atau dihilangkan. Faktanya kan sudah lebih dua bulan setelah penggeledahan tidak ada tersangka yang ditahan, sehingga wajar masyarakat mempertanyakannya,” tegas pria yang akrab disapa Haji Usai ini.
