Site icon Kantor Berita Kalimantan

Hasil Pansus PT BIM DPRD Banjar Diduga Hanya Nol Besar

Foto Ilustrasi Istimewa.

MARTAPURA – Hasil kinerja Pansus PT BIM DPRD Banjar yang telah bertugas selama 6 bulan dipertanyakan dan bahkan hasilnya diduga hanya Nol Besar saja, Selasa (22/11/2022).

Panitia Khusus (Pansus) PT BIM DPRD Banjar yang dibentuk lebih dari 6 bulan yang lalu telah berakhir pada pertengahan Bulan Nopember 2022 lalu. Namun, sampai berakhir masa tugasnya hasil Pansus PT BIM ini masih menjadi pertanyaan sebagian masyarakat, bahkan dinilai hasilnya hanyalah “Nol Besar” saja.

Ketika penilaian sebagian masyarakat ini dikonfirmasi kepada Ketua Pansus PT BIM DPRD Banjar, Saidan Pahmi, ia mengatakan penilaian itu adalah hak masyarakat. Tetapi, ia membantahnya, sebab sejumlah persoalan terkait PT BIM tersebut telah pihaknya usahakan, termasuk upaya pengembalian PKP2B ke pemerintah daerah yang aja. digunakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

” Tidak benar jika Pansus PT BIM DPRD Banjar tidak ada hasilnya, sebab sejumlah kerja sudah kami dilakukan, termasuk laporan ke Kementerian ESDM dan hakim pengawas di PN Tata Niaga di Surabaya,” jelas Saidan Pahmi menepis anggapan, bahwa hasil kinerja Pansus PT BIM DPRD Banjar Nol Besar tersebut.

Terpisah, Anggota Pansus PT BIM, H Yunani menyatakan, bahwa masyarakat boleh saja menilai kinerja pihaknya. Namun, ia juga mengakui, kinerja mereka di Pansus PT BIM DPRD Banjar tidak maksimal.

” Seperti ketahui, bahwa PT BIM itu sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga memang banyak kendala untuk memperjuangkannya lagi agar bisa kembali beroperasi. Apalagi PKP2B PT BIM itu telah dicabut oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya, Selasa (22/11/2022) sore melalui sambungan telepon.

Untuk mengembalikan dan menyelamatkan PT BIM dan izin PKP2B yang sebelumnya dimilliki perusahan daerah ini, beber H Yunani, tidak berjalan maksimal. Penyebabnya, karena yang berupaya maksimal hanyalah pihak legislatif saja, dan seharusnya juga dilakukan pihak eksekutif.

” Untuk menyelamatkan aset daerah itu mestinya legislatif dan eksekutif sama – sama berjuang secara maksimal. Jadi jangan hanya berharap dengan legislatif saja seperti Pansus PT BIM,” pungkas politisi senior DPRD Banjar dari PAN ini.

Exit mobile version