KBK.NEWS BANJARBARU – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Kota Banjarbaru dan program strategis pemerintah pusat diterpa isu miring. Di tengah anggaran fantastis yang diperkirakan mencapai Rp700 miliar, para pekerja sempat menggelar aksi unjuk rasa akibat keterlambatan pembayaran upah dan diperkirakan tidak selesai tepat waktu. 

​Pengawas proyek, Pandu, membenarkan adanya aksi protes tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi pada tenaga kerja yang berada di bawah naungan subkontraktor.

​“Benar, kemarin ada persoalan itu, namun sudah diselesaikan pihak subkontraktor terkait,” ujar Pandu saat ditemui di lokasi proyek, Senin (25/5/2026).

​Menurut Pandu, para buruh melakukan aksi protes lantaran hak mereka belum dibayarkan selama kurang lebih dua pekan. Meski demikian, ia memastikan situasi saat ini sudah kondusif setelah pihak subkontraktor melunasi kewajiban mereka.

​“Pembayaran gaji para buruh tersebut terlambat sekitar dua mingguan dan Alhamdulillah Sabtu kemarin sudah selesai,” katanya.

​Pandu juga membeberkan bahwa mayoritas tenaga kerja dalam proyek strategis ini didatangkan dari luar pulau.

​“Sekitar 60 persen pekerja dari luar Kalimantan, sisanya 40 persen pekerja lokal,” sebutnya.

​Selain masalah pengupahan, proyek ini juga dibayangi risiko keterlambatan penyelesaian. Padahal, target rampung pengerjaan fisik dijadwalkan pada Juni 2026 mendatang. Ketika ditanya mengenai detail anggaran dan deviasi progres fisik, Pandu mengaku tidak memegang data tersebut secara rinci.

​“Kemungkinan pekerjaan tidak selesai tepat waktu, tapi kami masih optimis selesai sesuai target. Untuk detailnya saya belum tahu persis anggarannya,” tambahnya.

BACA JUGA :  AJI Balikpapan Desak KPU Kabupaten Banjar Minta Maaf, Karena Melarang Jurnalis Liputan

​Di sisi lain, pihak pengguna jasa menyatakan tidak terlibat dalam manajemen konstruksi di lapangan. Kepala Sekolah Rakyat, Rifki Hakim, menegaskan bahwa persoalan internal pekerja sepenuhnya merupakan ranah kontraktor dan instansi terkait.

​“Kalau masalah keterlambatan gaji buruh di lapangan saya mengetahuinya lewat media sosial. Untuk persoalan itu bisa dikonfirmasi kepada instansi terkait,” ungkap Rifki seraya menambahkan bahwa pihak sekolah hanya berstatus sebagai penerima manfaat.

​Konfirmasi terpisah didapatkan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan, Harli. Ia membenarkan adanya kendala pembayaran upah pekerja, namun memastikan hak-hak para buruh telah terpenuhi.

​“Sudah dibayar lunas. Untuk lebih lanjut akan saya sampaikan besok tanggal 26 Juni 2026 karena saat ini saya berada di Polda Kalsel,” ujar Harli melalui pesan singkat WhatsApp.

​Kendati manajemen mengklaim persoalan upah telah selesai, insiden ini tetap memicu sorotan publik terkait tata kelola pengawasan proyek bernilai ratusan miliar tersebut. Di samping itu, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengejar target operasional Sekolah Rakyat agar tidak mengganggu program prioritas nasional yang telah dicanangkan.

Meskipun dikatakan oleh pengawas proyek ada papan nama proyek, namun awak media tidak menemukan atau tidak melihatnya. Karena itu belum diketahui secara resmi berapa besar nilai proyek sumber anggaran, pelaksana proyek, konsultan  dan lainya.