JAKARTA KBK.NEWS – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menjamin hak dasar kesehatan warganya kembali mendapat pengakuan di panggung nasional. Pemkab Banjar sukses mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya.

​Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, mewakili Bupati Banjar di Ballroom JIEXPO, Jakarta Pusat, Selasa (27/01/2026). Capaian ini menegaskan posisi Kabupaten Banjar sebagai daerah yang menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap administratif.

​Komitmen Anggaran Fantastis

​Demi memastikan masyarakat tidak terbebani biaya saat berobat, Pemkab Banjar mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp105 miliar pada tahun 2026. Dana ini difokuskan untuk menjamin keberlangsungan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat melalui skema PBPU Pemda.

​Data Cakupan Kesehatan Kabupaten Banjar:

  • ​Total Peserta Terdaftar: +590.000 Jiwa (98,91% dari total penduduk).
  • ​Peserta PBPU Pemda: 248.866 Jiwa (Tertinggi di Kalimantan Selatan).
  • ​Persentase PBPU Pemda: Mencapai 42% dari total peserta BPJS di Kabupaten Banjar.

​Sinergi Lintas Sektor di Bawah Kepemimpinan Saidi Mansyur

​Sekda Banjar, Yudi Andrea, menegaskan bahwa predikat Madya ini merupakan buah dari konsistensi kepemimpinan Bupati Saidi Mansyur dalam menjaga perlindungan kesehatan.

​“Penghargaan ini harus menjadi pemicu semangat bagi seluruh tenaga kesehatan dan birokrasi untuk terus berinovasi. Kita ingin layanan kesehatan di Banjar tidak hanya luas cakupannya, tapi juga unggul kualitasnya,” tegas Yudi Andrea.

 

BACA JUGA :  BANJAR EXPO 2013 DI TAMAN KOTA MARTAPURA

​Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi solid antara:

  • ​Dinas Kesehatan & RSUD Ratu Zalecha: Sebagai garda terdepan layanan.
  • ​BPKPAD & Bappeda Litbang: Dalam penguatan perencanaan anggaran.
  • ​DinsosP3AP2KB & Disdukcapil: Dalam pemutakhiran data kepesertaan.

​Tantangan ke Depan

​Meski meraih prestasi gemilang, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, mengingatkan bahwa perjuangan belum berakhir. Ia menyoroti masih adanya sekitar 110 ribu peserta BPJS Kesehatan yang berstatus tidak aktif.

​”Penghargaan ini adalah bukti kebijakan kesehatan kita sejalan dengan RPJMN. Namun, tantangan kita berikutnya adalah mengaktifkan kembali kepesertaan yang mandeg agar perlindungan kesehatan benar-benar dirasakan 100 persen oleh masyarakat,” pungkas Noripansyah.

​Dengan jumlah peserta PBPU Pemda terbanyak di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar kini memperkuat posisinya sebagai barometer komitmen kesehatan masyarakat di tingkat regional.