KBK.NEWS BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan keseriusan dalam mempercepat program swasembada pangan nasional melalui cetak sawah baru dan optimalisasi lahan. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel di Banjarbaru, Kamis (17/7/2025).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menekankan bahwa program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi daerah untuk menjadikan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan sekaligus penyangga ketahanan pangan nasional. Kalsel, menurutnya, memegang peran strategis sebagai produsen utama, khususnya komoditas padi, di samping sektor pertanian lainnya.

Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Hermanto, menjelaskan bahwa Presiden melalui Menteri Pertanian menargetkan penanaman di lahan cetak baru dapat dimulai paling lambat akhir September 2025. Untuk Kalsel, target cetak sawah tahun 2025 mencapai 30.000 hektare, dengan progres Survei Investigasi Desain (SID) sudah mencapai 60-70 persen.

“Strategi kami jelas: percepat SID dan langsung masuk konstruksi secara paralel,” tegas Hermanto. Ia menambahkan bahwa program ini akan dilaksanakan oleh tim terpadu yang melibatkan pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Kejaksaan, dan Satgas Pangan untuk memastikan akselerasi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan bahwa Pemprov Kalsel telah bergerak aktif. Program Optimalisasi Lahan (Oplah) bahkan sudah berjalan di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala yang dilaksanakan langsung oleh TNI, meski Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum turun. Untuk cetak sawah baru, pihaknya siap segera mengontrak konstruksi begitu DIPA tersedia.

BACA JUGA :  Warga Cempaka Blokade Jalan Ke TPA Banjarbakula di Banjarbaru

“Kalau mereka tidak siap, kita geser ke yang lebih siap. Ini program prioritas nasional. Kita nggak main-main,” ujar Syamsir, menekankan keseriusan Pemprov Kalsel dalam mengevaluasi pelaksana yang lambat.

Dari target 30.000 hektare lahan cetak sawah tahun ini, baru sekitar 1.500 hektare yang telah terbuka. Namun, Syamsir optimis target dapat tercapai dengan kerja cepat dan serempak seluruh pihak.

Rapat koordinasi ini juga menyepakati pembentukan tim terpadu lintas instansi yang akan bertugas melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara ketat. Tim ini akan turun langsung ke lapangan di tingkat kabupaten/kota, dipimpin oleh bupati, dan didampingi unsur provinsi dan pusat.

“Jangan hanya rapat di Banjarbaru. Kita akan turun ke lokasi-lokasi pelaksanaan di kabupaten seperti Kotabaru dan lainnya. Semua harus gerak,” tegas Syamsir, sembari meminta komitmen serius dari seluruh daerah yang terlibat demi suksesnya proyek strategis nasional ini.

 

Sumber : MC Kalsel