Kamis, Oktober 1, 2020
Beranda BUDAYA Kalsel Bukan Daerah Prioritas Penanganan Covid-19

Kalsel Bukan Daerah Prioritas Penanganan Covid-19

Pada RDP Komisi IX Dengan BNPB Tidak Menetapkan Kalimantan Selatan (Kalsel) Sebagai Daerah Prioritas Penanganan Penularan Wabah Virus Corona atau Covid-19 (3/4/2020).

Kemarin (2/4), Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan kemarin menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). RDP ini membahas penanganan dan pencegahan penularan virus corona atau Covid-19, dan ditetapkan 50 daerah yang mendapat prioritas penanganan.

IMG 20200403 112812 01
Daftar 50 Daerah Yang Ditetap Prioritas

Menariknya dalam RDP ini, BNPB sebagai Task Force atau gugus tugas utama dalam penanggulangan wabah virus corona ini tidak memasukan Kalsel sebagai daerah yang mendapat prioritas penanganan Covid-19. Hal ini sangat disesalkan Anggota DPR RI asal Kalsel Syaifullah Tamliha.

Syaifullah Tamliha menduga Pemprov Kalsel tidak mempraktikan penggunaan Rapid Test untuk screening bantuan pemerintah pusat. Padahal menurutnya alat tersebut telah diterima Dinkes Kalsel sebanyak 7 ribu pcs, dan diutamakan untuk memeriksa para dokter, perawat, ODP dan PDP.

Menurut politisi senior ini, Ia mendapat laporan dari para dokter yang menangani pasien positif corona, hingga mereka berstatus ODP, yakni mereka tidak menjalani Rapid Test untuk screening. Hal ini berbahaya, jika dokter dan perawat yang menangani sebelum dikirim ke RSUD Ulin tidak isolasi mandiri dan bisa menular ke pasien berikutnya.

“Saya sangat menyesalkan Pemprov Kalsel yang tidak mempraktikan Rapid Test untuk screening bantuan pemerintah pusat tersebut,” tegas Legislator DPR RI ini (3/4/2020).

[penci_related_posts title=”Mungkin Anda Tertarik Berita Ini” number=”4″ style=”grid” align=”none” displayby=”recent_posts” orderby=”random”]

Kemudian Ketua DPP PPP ini menyatakan, Kalsel tidak menjadi prioritas diduga akibat data penanganan Covid-19 yang disampaikan Pemprov Kalsel kepada pemerintah pusat tidak valid atau akurat. Sebab, data penyebaran virus corona tidak terdeteksi secara masif di Kalsel.

Syaifullah Tamliha mengungkapkan, sebelumnya pemerintah pusat telah mengapresiasi Kalsel dengan menetapkan sebagai laboratorium untuk penanganan Covid-19. Tetapi, dalam RDP Komisi IX dengan BNPB tidak menjadi daerah prioritas penanganan Covid-19.

“Padahal Kalsel telah ditetapkan sebagai laboratorium rujukan nasional covid-19,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Divisi Hukum H2D Jemput Saksi dan Barang Bukti Dugaan Pelanggaran Pilgub Kalsel

Tim Divisi Hukum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Haji Denny - Haji Difri (H2D) siap datangkan saksi dan barang bukti dugaan pidana pemilu...

Kapolri Perintahkan Usut Tuntas Pelemparan Bom Molotov Kantor DPD PAN Kukar

Permintaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh Agar Pengusutan Kasus Pelemparan Bom Molotov Ke Kantor DPD PAN Kukar Diterima dan Ditindak...

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Banjar Belum Maksimal

Penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 berjalan, tetapi sanksi yang diberikan masih belum maksimal, sebab belum didukung payung hukum yang kuat, Rabu (30/9/2020). Juru Bicara Tim...

Pjs Wali Kota Banjarbaru Ingatkan ASN Netralitas Di Pilkada

Pjs Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu tegaskan netralitas ASN adalah Harga Mati dan semua diminta bekerja sesuai tupoksi masing-masing, Rabu (30/9/2020). "Pertama Pilkada di...

Recent Comments

sulingan city on Video porno atau filem porno