Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Kalimantan Selatan (Kalsel) diperpanjang hingga tahap ke -6 selama 14 hari, Senin (19/4/2021).
Terhitung sejak, Selasa 20 April 2021. Pemerintah Pusat menambah lima provinsi baru yang akan menerapkan kebijakan yang sama seperti Kalsel, yakni Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat. Jumlah total ada 25 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro.
Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan covid-19, di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin mengatakan perpanjangan PPKM tersebut.
“Terkait PPKM Mikro, kita akan memperpanjang pemberlakuannya di Kalsel,” tegasnya.
Menurut Safrizal, secara nasional Pemerintah menyatakan, penerapan PPKM Mikro cukup efektif menekan laju penularan Covid-19. Hal itu jelasnya dapat terlihat dari penurunan kasus Covid-19.
” Selama PPKM mikro diterapkan, pandemi Covid-19 di tanah air sudah menunjukkan perbaikan, yakni terjadi penurunan kasus,” ungkapnya.
Terkait hal ini, kata Safrizal, Pemerintah Provinsi Kalsel tetap meminta masukan semua pihak terkait, termasuk dari Polri, TNI, Tim Pakar dan pihak lainnya agar pelaksanaannya lebih efektif.
Pj Gubenur Kalsel ini menyatakan,bahwa pihaknya mengevaluasi kekurangan pelaksanaan sebelumnya. Karena itu , selain membahas masalah penanganan covid-19 dan efektifitas PPKM Mikro, Pemprov Kalsel akan menyusun kembali keanggotaan satuan tugas (Satgas) agar sesuai kebutuhan.
Rapat dipimpin Penjabat Sekdaprov setelah rakor.
Pada Rakor ini Pj Gubernur Kalsel juga memaparkan perkembangan kasus covid-19 di Kalsel. Mulai peningkatan kasus baru, angka pasien sembuh, meninggal dunia, hingga tingkat hunian pasien karantina di rumah sakit atau tempat khusus.
Menurutnya, dari data yang dimiliki, masih terjadi peningkatan kasus covid-19 di 13 kabupaten/kota di Kalsel. Sedangkan angka tertinggi di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.
” Kasus sembuh 88,60 persen, di bawah angka nasional 90.7 persen, kasus meninggal 2,8 persen masih di atas angka nasional 2,7 persen. Sedangkan kasus sembuh 8,56 persen, di atas rata-rata nasional 6,6 persen,” tandasnya.
Safrizal menduga, masih tingginya kasus Covid-19 di Kalsel karena tingginya testing. Faktor lain, karena kesadaran masyarakat menurun dalam penerapkan protokol kesehatan,dan ditambah mobilitas masyarakat yang tinggi.
Terpisah, Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Firmansyah sepakat dengan pernyataan Pj Gubernur Kalsel tersebut. Hal itu ungkapnya sebagai tanda masyarakat mulai bosan dan sebagian lagi pasrah dengan keadaan.
“Dari pantauan kita, tempat ibadah ada yang masih menerapkan protokol kesehatan, tapi ada juga yang sudah mengabaikannya,” ucap Firmansyah.
Selanjutnya dari tim pakar, Shaduqi mengatakan, momentum Ramadan ini bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan lagi pentingnya protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah.Hal ini dapat melibatkan orang terdekat seperti imam masjid dan penceramah.
Menurut Shaduqi sosialisasi vaksinasi juga perlu disampaikan, sehingga masyarakat tidak terpengaruh isu yang menyesatkan.
“Masyarakat yang sudah vaksin perlu diberitahu bahwa mereka tidak sepenuhnya aman dari penularan covid-19,” pungkas psikolog ini.
Safrizal menggelar rakor didampingi Penjabat Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala BPBD Kalsel Mujiyat dan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muhammad Muslim.