Martapura – Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Wilayah Kalimantan Selatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjalin kerjasama yang sinergi dengan semua pihak terkait, diantaranya Pemerintah Provinsi Kalsel, Polda Kalsel, Korem 101 Antasari. Langkah yang pertama dilakukan dengan membentuk 20 Posko patroli terpadu pencegahan Karhutla yang tersebar di 3 daerah operasi (Daops), yakni Daops Kabupaten Banjar di 7 desa, Daops Tanah Laut di 6 desa, dan Daops Tanah Bumbu di 6 desa.
Kegiatan antisipasi Karhutla di Kalsel ini ditandai apel kesiagaan personil dilapangan, Launching Patroli Terpadu dan Posko Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 di Kantor Manggala Agni Daops Banjar jalan Mandiangin Timur yang dihadiri langsung Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Joni Santoso.
“Melalui sinergisitas angka Karhutla di Kalimantan Selatan dan di Indonesia. Pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan yang signifikan,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Karo OPS Polda Kalsel Kombes Pol Budi Sapto yang turut hadir pada launching ini mengatakan, dalam pencegahan karhutla tahun ini diharapkan bisa mempergunakan teknologi dan salah satunya penggunaan tekhnologi drone agar bisa langsung memantau dimana titik api dari udara.
“BMKG sudah menyatakan awal Mei 2018 ini di Kalsel sudah memasuki musim kemarau dan melalui Posko yang dibuat masing-masing instansi, kita tetap bersinergi untuk pencegahan Karhutla,” jelasnya.
Masih terkait dengan hubungan yang sinergi dalam mengantisipasi Karhutla di Kalsel Kasi Kasi OPS Korem 101 Antasari Letkol Inf Ali Ahmad Satryadi menyatakan agar apel dan kesiagaan dalam mengantisipasi Karhutla bukan hanya sebuah seremonial belaka.
“Kita adalah mata dan telinga bagi Provinsi Kalimantan Selatan untuk pencegahan Karhutla. Mari kita sama-sama mencegah terjadi nya Karhutla di Kalsel,”tegasnya.
Sementara itu Kabid Pencegahan dan penanggulangan bencana BPBD Kalsel Syahrudin juga menekankan pentingnya kerjasama yang sinergis antar instansi. Menurutnya 6 kabupaten yang siaga Karhutla dan Pemprov Kalsel telah menetapkan Siaga Karhutla pada tahun 2018.
” Status Siaga Karhutla Pemprov Kalsel ditetapkan mulai1 Mei sampai 31 Oktober 2018. Apabila di pertengahan ada kasus extrem bisa ditingkatkan menjadi darurat, namun mudah- mudahanan ini tidak terjadi,”paparnya.
Syahrudin juga mengungkapkan BPBD Kalsel sudah mengajukan surat permintaan penyediaan helicopter water bombing ke pusat. Helikopter ini bertujuan agar dapat memadamkan kebakaran yang terjadi dan sulit dijangkau melalui jalur darat.
Editor :
Penulis :