Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta untuk mengkaji dan  tidak langsung terima kebijakan Nasional mobil murah yang diambil Pemerintah pusat. ” yang paling diuntungkan dalam kebijakan mobil murah adalah kelompok menengah keatas dan tentu juga para pengusaha industri mobil,” kata Pengamat Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Unlam Banjarmasin Taufik Arbain. Menurutnya pemerintah akan lebih baik menyediakan alat transportasi massal yang murah , aman dan nyaman serta meningktakan infrastruktur jalan dibanding harus menambah mobil dijalan raya yang akan semakin menambah kemacetan sebagai  akibat pertumbuhan atau penambahan kendaraan bermotor yang tidak berbanding lurus dengan infrastruktur jalan yang dibangun pemerintah. 

” Saat ini saja masyarakat di berbagai kota besar di Indonesia merasakan kesulitan dalam berlalulintas dijalan raya akibat banyaknya mobil pribadi yang memadati hampir semua ruas jalan ,  termasuk di Kota Banjarmasin,” ungkap Taufik Arbain . Terkait hal tersebut jelasnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak asal telan atau terima kebijakan Pemerintah pusat tersebut karena harus dikaji dengan situasi atau kondisi didaerah.
Kemudian Taufik Arbain juga mengungkapkan Kebijakan mobil murah tersebut tidak murni produk dalam negeri yang artinya hampir seratus persen adalah impor. Hal itu tegasnya kurang menguntungkan  dan persoalan berbeda dengan program mobil Nasional yang dilakukan Malaysia dengan Proton- nya.