![](https://kbk.news/wp-content/uploads/2024/06/Screenshot_2024-06-08-15-28-39-38_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg)
KBK.NEWS, MARTAPURA – Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiq menilai karut marut pengelolaan anggaran stunting bakal dibongkar melalui Hak Angket, Sabtu (8/6/2024).
Penegasan Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi tersebut ia sampaikan setelah mendengar banyak masukan dari anggota DPRD dan juga informasi masyarakat yang masuk kepada dirinya terkait penggunaan anggaran stunting.
” Kemarin saya sempat disebut menyebar Hoax yang menyebutkan anggaran stunting di Kabupaten Banjar sebesar Rp118 Miliar. Nah, faktanya serangan angkanya jauh dari itu, yakni hampir Rp 140 Miliar, lalu siapa yang menyebarkan Hoax,” jelas Rofiqi.
Info terakhir yang ia terima, beber Rofiqi, ada hal yang tidak sinkron, misalnya di salah satu SKPD disebutkan ada anggaran stunting, tetapi dibantah oleh dinas tersebut.
” Nah ini ada kejanggalan dan saya nilai telah terjadi karut marut dalam tata kelola anggaran stunting yang berdampak pada angka stunting di Kabupaten Banjar naik,” tegas H Muhammad Rofiqi.
Melihat tata kelola yang dinilai Ketua DPRD Banjar ini karut marut dan terkesan ugal – ugalan dalam penggunaannya, maka ungkap Rofiqi, pihaknya akan membentuk angket di DPRD Kabupaten Banjar.
” Didalam Hak Angket nanti, kita akan bongkar semuanya apa dan bagaimana pengelolaan anggaran penanganan stunting di Kabupaten Banjar. Untuk itu dalam waktu segera semua fraksi akan menggelar rapat di DPRD Banjar,” pungkas politisi muda Partai Gerindra ini.
Permasalahan tata kelola stunting di Kabupaten Banjar terus mengemuka. Hal tersebut menjadi tensi politik yang makin panas pasca walk out-nya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar saat RDP gabungan Komisi II dan IV sedang berlangsung.