MARTAPURA – Klarifikasi kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar tenggelam oleh kasus bagi-bagi amplop coklat disela rapat paripurna, Senin (18/4/2022).
Dalam sepekan terakhir pembagian amplop coklat di sela rapat paripurna DPRD Banjar viral dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, bahkan penegak hukum di Indonesia. Ramainya kasus bagi – bagi amplop coklat ini menenggelamkan isu utama, yakni kasus dugaan korupsi perjalanan dinas yang diduga dilakukan dengan mark up biaya perjalanan dan hotel.
Persoalan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD ini mencuat saat aksi unjuk rasa LSM KAKI Kalsel di Halaman DPRD Banjar. Sebab, seusai aksi unjuk rasa, Direktur LSM KAKI, Akhmad Husaini membeberkan kekecewaannya, karena tak satu orang pun anggota DPRD yang menemui pengunjuk rasa.
“Saya merasa kecewa, karena tak satupun anggota DPRD Banjar yang menemui kami yang sedang menyampaikan aspirasi. Tetapi saya juga bisa maklum, sebab saat ini sebagian anggota DPRD Banjar diperiksa Kejati Kalsel terkait perjalanan dinas, walaupun masih pada tahap klarifikasi,” tegas Akhmad Husaini, Selasa (29/3/2022).
Kasus dugaan korupsi yang diklarifikasi Kejati Kalsel tersebut mendadak tenggelam oleh vitalnya video pembagian amplop coklat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Banjar. Hanya saja didalam video yang beredar tidak disertai keterangan dari penerima maupun yang menyerahkan amplop, sehingga isu yang berkembang menjadi semakin liar.
Klarifikasi terkait dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar oleh Kejati Kalsel tersebut padahal sedang berjalan. Permintaan klarifikasi sudah memanggil sejumlah oknum anggota DPRD Banjar yang dimulai dengan meminta keterangan kepada Sekwan DPRD Banjar.
Sampai saat ini klarifikasi terkait dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Banjar belum jelas tindaklanjutnya. Sebab, kasusnya sendiri tenggelam oleh viral-nya oleh kasus bagi – bagi amplop coklat.