BANJARMASIN – Kalimantan Corruption Watch (KCW) resmi melayangkan laporan terhadap Direktur Utama PT Air Minum Sanggam (AMS) ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2024.

KCW menyoroti dana sebesar Rp20 miliar yang disebut telah dicairkan pada 2024. Namun hingga kini, menurut mereka, belum terlihat dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat Balangan. Padahal anggaran tersebut disebut diperuntukkan bagi pengembangan perusahaan daerah dan optimalisasi distribusi air.

Koordinator KCW Kalsel, Maulana, mengatakan langkah pelaporan diambil setelah upaya klarifikasi kepada manajemen perusahaan dinilai tidak mendapatkan tanggapan memadai.

“Dana Rp20 miliar itu sudah dicairkan, tetapi masyarakat belum merasakan perbaikan layanan. Karena itu kami meminta Ditkrimsus Polda Kalsel segera menindaklanjuti laporan ini,” ujarnya di Banjarmasin, Selasa (24/2/2026).

Dalam surat yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, M Gafur Adiyta H Siregar, KCW meminta dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di PT AMS.

Mereka menduga terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, kritik terhadap kinerja manajemen PT AMS juga disampaikan LSM Hati Nurani Rakyat. Koordinatornya, Oslen Sinurat, mendesak Direktur Utama untuk mundur dari jabatannya.

Ia menilai persoalan distribusi air yang kerap macet, kualitas air yang keruh, serta respons terhadap keluhan pelanggan yang dinilai lamban dan kurang transparan, menjadi catatan serius terhadap kinerja perusahaan daerah tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Air Minum Sanggam terkait laporan yang dilayangkan KCW.