KBK.News, MARTAPURA – Kelangkaan BBM jenis biosolar dan melonjaknya harga gas LPG 3 kilogram di Kalimantan Selatan menuai sorotan tajam. Warhamni, selaku tokoh masyarakat Kabupaten Banjar sekaligus Ketua Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Kalimantan Selatan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang dinilai semakin memberatkan masyarakat, Rabu (6/5/2026).

Menurut Warhamni, harga resmi biosolar yang ditetapkan pemerintah melalui Pertamina sebesar Rp6.800 per liter, justru melonjak tajam di tingkat eceran hingga mencapai Rp21.000 per liter. Ia menilai kondisi ini tidak wajar dan mengindikasikan adanya praktik penyimpangan di lapangan.

“Di SPBU, masyarakat kecil seperti sopir, nelayan, dan petani justru kesulitan mendapatkan solar. Sementara pelansir dengan berbagai modus, menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi tangkinya, bisa menguasai distribusi,” ujarnya.

Warhamni mengungkapkan, pelansiran BBM diduga dilakukan secara masif dengan memanfaatkan kendaraan roda dua hingga roda empat yang telah dimodifikasi, bahkan mampu menampung ratusan hingga ribuan liter. Kondisi ini menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran.

Ia juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu yang membekingi praktik tersebut. Namun demikian, pihaknya mendukung penuh komitmen Kapolda Kalimantan Selatan yang menegaskan akan menindak tegas anggotanya apabila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kami mendukung pernyataan Kapolda yang melarang keras anggotanya membacking pelansir. Jika ada yang terbukti, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dampak dari kelangkaan ini, lanjut Warhamni, sangat dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari sopir angkutan, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM. Tingginya harga solar menyebabkan ongkos produksi dan distribusi meningkat, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

BACA JUGA :  Warhamni Dilantik Sebagai Wakil Ketua DKGI Banjar, Ingatkan Guru Bijak Bermedsos di Era Viral

“Di tingkat desa saja sudah terasa. Harga kue-kue tradisional naik, bahkan ada yang ukurannya diperkecil karena biaya produksi meningkat. Ini jelas membebani masyarakat kecil,” jelasnya.

Tak hanya BBM, Warhamni juga menyoroti persoalan kelangkaan dan mahalnya harga LPG 3 kilogram. Ia menyebut, harga eceran yang seharusnya berada di kisaran Rp17.500, justru melonjak hingga Rp40.000 di lapangan.

“Kondisi ini sangat membingungkan masyarakat. Barang bersubsidi tapi sulit didapat dan harganya jauh di atas ketentuan,” katanya.

Ia menduga, selain pelansiran, penggunaan BBM subsidi oleh sektor industri seperti pertambangan dan perkebunan sawit juga turut memperparah kondisi. Padahal, sektor tersebut seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.

Warhamni pun mendesak seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi hingga kabupaten/kota, serta pemerintah daerah, untuk segera turun tangan dan mencari solusi konkret.

“Kami berharap ada langkah nyata untuk menghentikan pelansiran, menertibkan distribusi, dan mengembalikan harga sesuai ketentuan pemerintah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Ia juga berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM dan LPG bersubsidi.

“Kalau memang ada oknum yang terlibat, harus ditindak. Kita ingin masyarakat bisa mendapatkan BBM dan gas dengan mudah dan harga yang wajar,” pungkasnya.