JAKARTA – Aktivis bersama mahasiswa desak Kementerian ESDM evaluasi dan cabut IUP pertambangan batu bara di Kalsel yang diduga cacat hukum dalam proses perizinan, Selasa (14/12/2021).
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam LSM KAKI Kalsel bersama kelompok mahasiswa Jabodetabek menggelar aksi di Kementerian ESDM di Jakarta. Aksi yang digelar depan Kantor Kementerian ESDM di Jalan Merdeka Selatan No 18 Jakarta Pusat ini menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Menteri ESDM, Arifin Tasrif.
Para pengunjuk rasa dalam orasinya meminta agar Menteri ESDM Arifin Tasrif melalui jajarannya melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejumlah tambang batu bara di Kalsel. Mereka juga mendesak agar Kementerian ESDM dengan mencabut IUP yang jelas-jelas bermalasah.
Direktur LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel Akhmad Husaini dalam orasi menyampaikan sejumlah data. Hal tersebut diantaranya adanya pertambangan batu bara di areal perkebunan PTPN XIII Danau Salak, Kabupaten Banjar.
Karena itu pihaknya, kata pria yang akrab disapa Haji Usai ini mempertanyakan mengapa bisa pihak swasta masuk ke lahan perkebunan milik negara dan mengeruk sumber daya alam batu bara. Sudah jelas lahan di PTPN tersebut merupakan lahan perkebunan yang HGU-nya untuk pemanfaatan diatas permukaan tanah.
“Karena itu kami mendesak agar Kementerian BUMN melakukan evaluasi terhadap IUP yang telah diterbitkan di lahan PTPN Danau Salak, Kabupaten Banjar. Kalau ada yang cacat hukum atau menyalahi aturan kami mendesak untuk segera dicabut dan kembalikan menjadi lahan perkebunan daripada pertambangan batu bara yang merusak lingkungan,” teriaknya melalui alat pengeras suara, Senin (13/12/2021).
Sebelum mengelar aksi di Kementerian ESDM ini, LSM KAKI Kalsel bersama para mahasiswa Jabodetabek juga menggelar aksi yang sama di Kementerian BUMN. Di Kementerian BUMN ini para pengunjuk rasa meneriaki Menteri BUMN Erick Tohir agar melakukan pemeriksaan terkait alih fungsi lahan PTPN XIII Danau Salak dari perkebunan menjadi pertambangan batu bara.