JAKARTA – Kementerian PUPR di Jakarta digoyang aksi unjuk rasa terkait pembangunan penataan kawasan Sekumpul Martapura yang dinilai asal-asalan saja, Jumat (10/5/2022).
Dalam pekan ini beredar viral video aktivis senior Anang Rosadi yang m mengkritisi pengerjaan proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura. Didalam video viral ini diperlihatkan kualitas pekerjaan kontraktor pelaksana yang buruk, sehingga dinilai dikerjakan asal-asalan saja.
Kondisi pengerjaan penataan di kawasan Sekumpul Martapura tersebut merupakan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Karena itu LSM KAKI Kalsel yang geram melihat kondisi tersebut menggelar aksi di depan Kantor Kementerian PUPR di Jakarta.
Direktur LSM KAKI Kalsel Akhmad Husaini dalam orasinya menyampaikan agar kontraktor pelaksana proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura dan Kementerian PUPR harus bertanggung jawab. Apalagi pengerjaan proyek diduga tidak sesuai spek yang diharapkan.
“Proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura pada tahap pertama ini sangat bermasalah, karena itu kami minta Kementerian PUPR lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan. Apalagi ada tahap II dan III,” jelasnya Akhmad Husaini, Rabu (8/6/2022).
Pada aksi unjuk rasa di Kementerian PUPR ini, ungkap Husaini, ia diterima pihak dari Kementerian PUPR dan dibawa masuk ke dalam kantor serta diminta menyampaikan data yang dimiliki.
” Kami diterima Pak Riduan, Staf Bidang Hukum Kementerian PUPR. Kepada kami beliau menyampaikan terima kasih atas atensi LSM KAKI Kalsel dan siap menindaklanjuti laporan yang kami sampaikan,” tegas pria yang akrab disapa Haji Usai ini.
Video Aksi Unjuk Rasa Di Kementerian PUPR dibawah ini 👇!
Selain menyampaikan proyek penataan kawasan Sekumpul Martapura, beber Haji Usai, pihaknya juga menyampaikan sejumlah proyek Kementerian PUPR di Kalsel yang diduga bermasalah. Hal itu diantaranya, pembangunan jalan nasional, Bendungan Pipitak di Tapin.
“Dalam laporan ke Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga dan Cipta Karya kami sampaikan sejumlah proyek yang diduga bermasalah di Kalimantan Selatan. Kami berharap tim dari Kementerian PUPR segera menindaklanjuti laporan kami tersebut,” pungkas aktivis anti korupsi Kalsel ini.