KBK.News, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terus memperkuat kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas bidang intelijen dan kewaspadaan dini yang digelar di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan ini diikuti berbagai unsur strategis, mulai dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan, APDESI, HIPMI, aparat keamanan, hingga sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjar, Rakhmat Dhany. Dalam sambutannya, ia menegaskan situasi kebangsaan saat ini berkembang sangat dinamis dan membutuhkan kewaspadaan bersama.

Menurutnya, ancaman yang dihadapi saat ini tidak hanya berbentuk konflik fisik, tetapi juga penyebaran hoaks, provokasi di media sosial, hingga potensi gesekan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik lebih besar jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Gangguan tersebut bisa berupa hoaks yang menyebar cepat, provokasi di media sosial, atau gesekan sosial di masyarakat yang jika tidak diantisipasi bisa meluas menjadi konflik,” ujarnya.

Dhany menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Banjar telah menerbitkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai payung hukum dalam memperkuat sistem deteksi dan pencegahan dini di daerah.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk TNI, Polri, BIN, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas daerah.

BACA JUGA :  OJK Bantah Keras Penghapusan Data Nasabah Pinjol Gagal Bayar

“Kabupaten Banjar dikenal sebagai daerah yang agamis dan ramah. Namun bukan berarti tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah masyarakat. Karena itu, deteksi dini dan cegah dini harus diperkuat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Banjar, Tofik Norman Hidayat, mengatakan kegiatan ini memang difokuskan untuk memperkuat peran organisasi masyarakat yang memiliki basis massa cukup besar di Kabupaten Banjar.

Menurutnya, keterlibatan ormas menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah mengidentifikasi potensi kerawanan sosial sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Ia mengungkapkan sejumlah isu yang menjadi perhatian serius di Kabupaten Banjar, di antaranya penyebaran hoaks, paham radikalisme, konflik berbasis agama, hingga peredaran narkoba.

“Pada tahun 2025 sempat terjadi gesekan terkait pendirian tempat ibadah. Selain itu, peredaran narkoba juga menjadi perhatian serius dengan sejumlah kasus besar yang berhasil diungkap,” katanya.

Selain itu, Tofik juga mengingatkan potensi kerawanan menjelang momentum politik seperti pemilihan kepala desa yang rawan memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol Banjar berharap terbangun komunikasi yang lebih kuat dan sinergis antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dari tingkat desa hingga kabupaten demi menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.