MARTAPURA – Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU, Bawaslu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).Selasa (10/1/2023) siang.
RDP tersebut digelar untuk membahas jumlah anggaran yang akan dikeluarlan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung pada tahun 2024.
M Zaini selaku Ketua Komisi II DPRD Banjar usai rapat mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya hanya membahas terkait anggaran saja, sedangkan untuk teknis kepemiluan sudah dibahas oleh Komisi I DPRD Kabupaten Banjar sebelumnya.
“Kalau anggaran, kemungkinan aman saja dan anggarannya sudah direncanakan. Untuk KPU sekitar Rp.42 miliar dan Bawaslu sekitar Rp.28 miliar,” ujarnya, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar Ahmad Sarwani.
Sementara itu, Ahmad Sarwani mengaku sebelumnya ada terkendala masalah anggaran baik KPU maupun Bawaslu, yakni terkait penganggaran pengamanan.
“Kita lihat selama ini sinergitas yang kita harapkan antara kelembagaan pengamanan masing-masingnya, baik itu Polri-TNI beserta jajarannya secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banjar. Jangan sampai hal ini luput dari penganggarannya, seperti tahun sebelumnya,” jelasnya
Oleh sebab itu, dirinya menjelaskan, agar pemerintah daerah dan provinsi bisa berkoordinasi serta secepatnya melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelenggaraan penganggaran Pemilu di Kabupaten Banjar.
Sementara itu, terkait anggaran pembentukan Sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), berdasarkan aturan selama ini memang tidak tersedia.
“Maka, kami berharap kalau tidak ada foksi dalam penyelenggaraan itu, setidaknya pihak pemerintah daerah menganggarkan khususnya bagi pihak kecamatan dalam menyiapkan segala sesuatu hal, baik itu tempat dan fasilitas lainnya. Sehingga menjadi satu komparasi untuk Pemilu yang akan datang,” tutupnya.