JAKARTA – Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti tuding biang masalah kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi di Indonesia akibat BPH Migas salah menetapkan kuota, Jumat (1/4/2022).
“BPH Migas tidak memperhitungan kenaikan belanja konsumsi masyarakat, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di tahun 2022. Bahkan tidak menghitung mudik dan balik Lebaran di akhir April dan awal Mei 2022,” tuding LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (1/4/2022).
Faktanya, ungkap Senator asal Jawa Timur itu, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) justru menurunkan kuota tahun 2022 dibanding kuota tahun 2021.
“Ini kan aneh. Dirut Pertamina sudah sampaikan, kuota turun 5 persen dari kuota tahun 2021. Sementara ada kenaikan permintaan aktivitas logistik di tahun 2022,” jelasnya.
Kelangkaan Solar yang juga terjadi di Jawa Timur juga menjadi perhatian La Nyalla. Menurutnya, Gubernur Khofifah sampai membuat surat kepada Kepala BPH Migas di Jakarta, untuk meminta tambahan kuota Solar Subsidi untuk Jatim.
“Kasus Jatim coba kita lihat. Tahun 2021 mendapat kuota 2.352.388 kilo liter. Tapi 2022 diberi jatah 2.281.581 kilo liter. Malah turun kan. Karena itu Gubernur Jatim minta tambahan kuota 306.045 kilo liter. Dan ini diberlakukan nasional. Diturunkan,” ungkapnya.
Mekanisme penetapan kuota BBM solar bersubsidi oleh BPH, beber La Nyalla, memang salah satunya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selain berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, tetapi juga memperhatikan usulan kebutuhan dari pemda.
“Saya tidak tahu, mengapa kuota Solar Subsidi malah diturunkan di saat Pandemi mulai declined. Apakah karena pemerintah tidak punya kemampuan anggaran? Ini yang belum terungkap. Alasan menurunkan kuota di tahun 2022,” imbuhnya.
Untuk itu, LaNyalla meminta Komite II DPD RI untuk memanggil BPH Migas agar menjelaskan alasan mereka mengapa menetapkan kuota Solar Subdisi tahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021.
Menurut Ketua DPD RI ini, soal spekulasi adanya kebocoran Solar Subsidi ke industri sebenarnya tidak signifikan. Karena dari total dari kebutuhan nasional BBM jenis solar, kebutuhan industri hanya di kisaran 2 persen dan sisanya 98 persen tersalurkan ke SPBU.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengungkapkan penyebab kelangkaan Solar Subsidi di sejumlah daerah akibat permintaan yang naik. Sedangkan kuota Solar Subsidi tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Menurut Nicke, terdapat kenaikan permintaan 10% karena meningkatnya aktivitas logistik. Namun, kuota solar lebih rendah 5% dibanding tahun 2021.
Nicke mengatakan, tahun ini kuota solar ditetapkan sebesar 14,09 juta kilo liter, namun dirinya memprediksi permintaan sebesar 16 juta kilo liter. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-hen/toeb).
Sumber : infopublik.id