Site icon Kantor Berita Kalimantan

Ketua DPRD Banjar Tegaskan Jangan Ugal-Ugalan Gunakan Anggaran Stunting Apalagi Sampai Dikorupsi

KBK.NEWS, MARTAPURA  – Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi menegaskan agar penggunaan anggaran stunting tidak dilakukan ugal – ugalan apalagi sampai dikorupsi, karena diperuntukannya bagi masyarakat miskin, Rabu (5/6/2024).

Penegasan Ketua DPRD Kabupaten Banjar ini ia sampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas penggunaan anggaran stunting di daerahnya yang terkesan tidak transparan.

” DPRD Kabupaten Banjar menggelar RDP (rapat dengar pendapat – red) gabungan bertujuan meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Sosial, tetapi tidak mendapat penjelasan yang riil. Itu diperparah dengan prilaku kepala dinas yang walk out dari RDP,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi, Rabu (5/6/2024).

Menurut H Muhammad Rofiqi, pihaknya ingin menyandang data di lapangan yang didapat DPRD dengan data yang dimiliki pihak eksekutif terkait penggunaan anggaran pencegahan stunting.

” Dari data yang didapat DPRD Banjar, bahwa penanganan stunting tidak maksimal, padahal anggarannya sekitar Rp 120 Miliar. Kami dapat data di lapangan, bahwa untuk meningkatkan gizi anak – anak cuma diberi pisang dan air mineral saja, ini kan perlu kita klarifikasi agar jelas fakta sebenarnya,” beber politisi muda Partai Gerindra ini.

Pada kesempatan ini H Muhammad Rofiqi juga menegaskan, bahwa sangat penting penanganan stunting, karena itu harus dikelola dengan benar dan tidak terkesan ugal – ugalan.

” Penanganan dan pencegahan stunting itu harus dilakukan secara benar dan masif. Tidak bisa dilakukan dengan ugal – ugalan, lebih banyak rapat atau studi banding tanpa pemberian gizi yang maksimal,” tegas Rofiqi.

Rofiqi mengingatkan kepada pengelola anggaran untuk pencegahan stunting di Kabupaten Banjar untuk tidak menyalahgunakannya, seperti menyunat, memotong atau bahkan melakukan korupsi. Sebab, anggaran stunting itu diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin.

” Kami di DPRD Kabupaten Banjar punya fungsi pengawasan, karena itu kami terus mengawasi penggunaan anggaran termasuk anggaran penanganan stunting. Karena itu kami minta dan mengingatkan agar jangan sampai anggaran stunting yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu itu disunat apalagi dikorupsi, itu kalau punya hati,” pungkasnya.

 

Exit mobile version