kbk.news : Ketua Kadin Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi apresiasi sikap tegas Kadin Indonesia batalkan SK Kadin Kalsel tentang pemecatan pengurus Kadin Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Kadin Kota Banjarmasin, Kamis (24/6/2021).
“Keputusan Kadin Indonesia melalui surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Bidang OKP, Pak Nindya Bakrie itu sangat tepat bijak, dan pihaknya apresiasi. Dalam surat tersebut dengan tegas disebutkan pembatalan SK dari Kadin Kalsel, artinya kami para pengurus Kadin di Kabupaten Banjar yang sah, kalau ada yang lain itu dapat dipastikan ilegal,” jelas Muhammad Rofiqi, Kamis (24/6/2021) sore.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluarkan Surat Nomor : 495/DPV/2021 tertanggal 21 Juni 2021 Tentang Pembatalan surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Kalimantan Selatan. Didalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang OKP, Anindya Bakrie ini disebut alasan pembatalan SK Kadin Kalsel.
SK Kadin yang dibatalkan tersebut, 1.1 Surat Keputusan Nomor 22/SK/DP/KDKS/I/2021 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Caretaker Ketua Kadin Kabupaten Banjar, tanggal 01 Januari 2021. 1.2 Surat Keputusan Nomor : 24/SK/DP/KDKS/I/2021 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Caretaker Ketua Kadin Kabupaten Tanah Laut, tanggal 04 Januari 2021. 1.3. Surat Keputusan Nomor : 01/SK/DP/KDKS!/1/2021 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Caretaker Ketua Kadin Kota Banjarmasin. tanggal 04 Januan 2021.
Didalam surat Kadin Indonesia ini dijelaskan, keluarnya 3 SK tentang Pemberhentian 3 Kadin tersebut, disebabkan oleh adanya penyampaian Mosi Tidak Percaya oleh beberapa Kadin Kabupaten/Kota tersebut kepada Ketua Umum Kadin Kalimantan Selatan Sdr. Edy Suryadi.
Kadin Indonesia menyatakan, bahwa berdasarkan Rapat Bidang OKP tanggal 17 Juni 2021, masalah tersebut diatas telah dibahas, bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Dewan Pengurus Kadin Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut tidak melalui tahapan adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten dan Kota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Kadin.