BANJARMASIN – Pengamat komunikasi dan politik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Fahrianoor berpendapat kisruh di DPRD Banjar tidak terlepas dari tidak berfungsi dengan normalnya Badan Kehormatan, Minggu (15/5/2022).
Hal tersebut ia sampaikan setelah mempelajari sejumlah kericuhan yang terjadi pada beberapa rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar di Tahun 2021 dan 2022. Menurut Pengamat komunikasi dan politik ULM ini, ia menduga telah tersumbatnya komunikasi politik antar fraksi di DPRD Kabupaten Banjar dan tidak berjalan sebagaimana mestinya alat kelengkapan dewan (AKD), khususnya Badan Kehormatan (BK).
Kericuhan pada pemilihan Ketua Komisi IV DPRD Banjar, ungkap Fahrianoor, sebetulnya tidak perlu terjadi, apabila semuanya taat kepada aturan atau tata tertib (Tatib) DPRD Banjar. Seharusnya, Badan Kehormatan mengingatkan agar semua anggota dan unsur pimpinan DPRD Banjar tetap bekerja sesuai Tatib, aturan dan perundangan yang berlaku.
“Kalau Badan Kehormatan DPRD Banjar bekerja, maka saya kira persoalan seperti kericuhan tidak akan terjadi. Saya tidak pernah mendengar ada sikap dari BK DPRD Kabupaten Banjar atas dugaan pelanggaran Tatib dan lainnya,” jelasnya, Minggu (15/5/2022).
Kemudian kalau melihat dan membaca kronologis, hingga bergulirnya kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi ke ranah hukum, beber Fahri, ia melihat seharusnya itu tidak perlu terjadi. Walaupun ditantang untuk membuktikan dugaan pemalsuan tanda tangan oleh para anggota DPRD, namun dengan catatan BK bekerja untuk menyelesaikan dan membuktikannya.
“Kalau BK tidak bekerja dan menindaklanjuti persoalan tersebut, maka untuk pembuktiannya kemana lagi selain ke penegak hukum. Intinya persoalannya adalah tersumbat komunikasi politik dan Badan Kehormatan (BK) tidak bekerja normal untuk menjaga etik agar tidak terjadi pembiaran pelanggaran Tatib,” tegasnya.
Pengamat politik dari Fisip ULM ini juga memberikan apresiasi atas dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Banjar. Hal itu menurutnya wajar, terlebih lagi kepada media atau para jurnalis yang meliput dan membuat berita tentang persoalan politik di DPRD Kabupaten Banjar, karena terungkap dan transparan, hingga diketahui publik.
“Di daerah lain di Kalsel DPRD-nya tanpa gejolak dan cenderung tidak ada pertarungan antar fraksi atau anggota DPRD yang dipublikasikan media. Tanpa ada gejolak itu belum tentu lebih baik dan tidak ada masalah, sebab saja tidak terungkap ke permukaan serta luput dari perhatian publik,” pungkas Fahrianoor.