Koalisi LSM mendesak Kejati dan Polda mengusut kepala daerah yang terindikasi korupsi akibat semakin subur dinasti politik di Banua (22/2/2020).
Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi LSM Kalimantan Selatan di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel di Banjarmasin menjadi viral jejaring sosial facebook. Pasalnya, Koalisi LSM Kalimantan Selatan ini menuding telah terjadi dinasti di Kabupaten Batola dan Hulu Sungai Utara.
Koordinator aksi unjuk rasa damai ini, Aliansyah dalam orasi menyebutkan di Kabupaten Batola itu seperti kerajaan, sebab setelah suami yang menjadi bupati kemudian dilanjutkan istrinya.
“Di Kabupaten Batola itu kerajaan jua, imbah nang laki jadi bupati nang bini pulang. Nang manggawi proyek keluarganya haja, itu zalim teman-teman,” teriak Aliansyah melalui alat pengeras suara dalam orasinya.
Selanjutnya aktivis anti korupsi ini menyebutkan hal yang hampir sama di Kabupaten Hulu Sungai tentang dinasti keluarga dalam pemerintahan.
“Di Kabupaten Hulu Sungai Utara nang jadi raja bupati, adingnya jadi Sekda, anaknya jadi Ketua DPRD, Bininya jadi kepala dinas. Itu zalim teman-teman, kalau kita biarkan, maka Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak akan jadi kabupaten lagi, tetapi jadi kerajaan teman-teman,” ucap Aliansyah lantang.
Ketika dikonfirmasi, Aliansyah membenarkan aksi dan orasinya yang beredar luas dan viral di jejaring sosial facebook tersebut. Ia mengatakan aksi tersebut digelar Koalisi LSM Kalsel di depan Kejati Kalsel di Banjarmasin.
“Aksi kami itu digelar Senin 3 Februari yang lalu di depan Kantor Kejati Kalsel di Banjarmasin. Intinya kami mendesak Kejati dan Polda Kalsel mengusut kepala daerah yang terindikasi korupsi akibat semakin subur dinasti politik di daerah,” tegasnya (22/2/2020).
Aliansyah mengungkapkan, Koalisi LSM Kalsel dalam aksi : Porpeban (Din Jaya), Pemuda Islam Kal-sel HM Hasan), Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat Kalsel (Udin Palui), Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen, KAKI Kalsel (HM Husaini), Lembaga Pemantau Pelapor Korupsi (Iwansyah), Gerakan Independen Pengawas Korupsi (Muhammad Ilmi).