KBK.News, MARTAPURA – Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Bank Kalsel untuk mengevaluasi posisi dan kontribusi daerah terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar, Rahmat Saleh, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemaparan Bank Kalsel, posisi Kabupaten Banjar saat ini berada di peringkat paling bawah dalam hal kepemilikan saham dibandingkan kabupaten/kota lain se-Kalimantan Selatan.

“Dari paparan Bank Kalsel tadi, ada beberapa catatan penting. Posisi kita ini peringkat satu dari bawah, bahkan sempat dikejar Kabupaten Tapin,” ujar Rahmat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar ke depan meningkatkan penyertaan modal di Bank Kalsel. Ia menjelaskan, selama ini Pemkab Banjar menyetor modal sebesar Rp62,8 miliar, yang menghasilkan dividen sekitar Rp5,7 miliar untuk kas daerah.

Namun pada tahun 2025, meski kepemilikan saham mencapai 209 persen lembar saham, dividen yang diterima justru menurun menjadi sekitar Rp5,6 miliar.

“Ada penurunan sekitar seratus jutaan. Ini perlu kita evaluasi bersama,” katanya.

Selain penyertaan modal dan dividen, RDP juga membahas kontribusi Bank Kalsel melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rahmat menyebutkan, alokasi KUR Bank Kalsel untuk Kabupaten Banjar mencapai Rp7 miliar, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1.708 nasabah sepanjang 2025.

BACA JUGA :  Berkat Desakan Masyarakat PTAM Intan Banjar Segera Turunkan Tarif

Tak hanya itu, dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kalsel juga dinilai cukup signifikan, dengan nilai sekitar Rp390 juta, yang diperuntukkan bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah daerah.

Rahmat menegaskan, rendahnya posisi Kabupaten Banjar di Bank Kalsel bukan karena kinerja daerah, melainkan murni karena porsi saham yang masih sangat kecil dibandingkan daerah lain.

“Alasannya jelas, karena saham kita paling sedikit dibandingkan kabupaten/kota lain,” tegasnya.

Ia juga menyinggung contoh Kabupaten Balangan yang hampir menduduki posisi teratas kepemilikan saham, namun tertahan oleh regulasi.

“Balangan kemarin hampir jadi nomor satu, tapi tidak boleh melampaui provinsi karena provinsi harus memegang porsi saham tertinggi,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Rahmat menilai Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menyusun strategi jangka panjang agar porsi saham di Bank Kalsel dapat ditingkatkan, sehingga manfaat ekonomi dan dividen yang diterima daerah bisa lebih optimal.

“Kalau kita mau posisi naik, ya mau tidak mau modal kita juga harus ditambah. Saat ini modal kita masih sangat sedikit sekali,” pungkasnya.