KBK.News, MARTAPURA – Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menyoroti persoalan penumpukan sampah yang sempat menggunung di kawasan Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) Martapura beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut memicu keluhan dari para pedagang hingga pengunjung pasar, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, lokasi penumpukan sampah itu berada tak jauh dari Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) milik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar. Ironisnya, sampah justru menumpuk di area pasar hingga menimbulkan bau menyengat dan mengganggu aktivitas di sekitarnya.

Sejumlah pedagang PPS yang ditemui KBK.News mengungkapkan bahwa sampah pasar tidak dapat dimasukkan ke TPS 3R tersebut. Menurut mereka, sampah pasar seakan “ditolak” karena dianggap menjadi tanggung jawab pengelola pasar sendiri.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan secara bersama-sama oleh pihak terkait, khususnya DPRKPLH Kabupaten Banjar dan Perumda Pasar Bauntung Batuah selaku pengelola pasar.

“Saya mendengar memang sempat terjadi penumpukan sampah di PPS hingga menimbulkan bau, padahal lokasinya sangat berdekatan dengan TPS 3R di sebelah pasar,” ujar Rahmat Saleh, didampingi anggota Komisi II lainnya Ali Syahbana dan Wahyudin.

Rahmat Saleh menilai, adanya pembatasan jenis sampah yang diterima TPS 3R kemungkinan memiliki alasan teknis tersendiri, seperti hanya menerima sampah rumah tangga. Namun menurutnya, TPS tersebut tetap merupakan fasilitas milik pemerintah daerah yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan umum.

BACA JUGA :  75 Sertipikat HGB Diserahkan, PPS Martapura Siap Dikelola Perumda PBB

“Kalau memang kondisi sedang darurat, alangkah baiknya sampah pasar bisa digabungkan dulu ke TPS tersebut. Jangan sampai sampah menumpuk, menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap. Apalagi ada TPS tepat di dekat pasar,” tegasnya.

Ia juga membagikan pengalaman Komisi II DPRD Banjar saat melakukan kunjungan kerja ke Perumda Pasar Tohaga di Kabupaten Bogor. Di sana, pengelolaan sampah pasar dinilai jauh lebih baik dengan pemanfaatan mesin incinerator yang mampu mengolah sampah hingga menjadi abu.

“Ini bisa menjadi inspirasi bagi Perumda Pasar Bauntung Batuah di Martapura untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah pasar,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.

Rahmat Saleh juga mengingatkan pentingnya penanganan sampah yang serius mengingat Kabupaten Banjar akan segera memasuki momen besar keagamaan, yakni 5 Rajab atau Haul Guru Sekumpul, yang biasanya dihadiri ribuan bahkan jutaan jemaah dari berbagai daerah.

“Kondisi kebersihan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai tamu yang datang justru disambut dengan bau sampah dan lingkungan yang tidak sedap,” katanya.

Ke depan, Komisi II DPRD Banjar berencana mempertemukan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi bersama.

“Nanti akan kita kumpulkan DPRKPLH dan Perumda Pasar Bauntung Batuah agar duduk bersama mencari jalan keluarnya. Intinya tidak ada milik si A atau si B. Kalau tujuannya untuk kebaikan daerah, semua instansi harus bersatu, bukan malah saling lempar tanggung jawab,” pungkasnya.