Site icon Kantor Berita Kalimantan

Komisi III DPRD Banjar Tuding Belum Definitifnya Kepala Dinas PUPR Jadi Kendala Pembangunan infrastruktur

MARTAPURA –  Anggota Komisi III DPRD Banjar Irwan Bora tuding belum Definitifnya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar jadi kendala percepatan pembangun infrastruktur, Selasa (12/7/2022).

Sejumlah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan di Kabupaten Banjar yang diduga masih bermasalah menjadi sorotan anggota Komisi III DPRD Banjar, Irwan Bora. Ia mengaku menerima informasi dari warga tentang belum dilanjutkannya pembangunan tahap 2 jembatan di Aluh – Aluh.

Padahal ungkap Irwan Bora pasca viralnya pemberitaan jembatan di Desa Handil Baru, Kecamatan Aluh Aluh tersebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Banjar.

“Pasca viral tersebut Tanggal 9 Juni 2022 lalu, kami dari Komisi III DPRD Banjar telah bertemu dengan Dinas PUPR Kabupaten Banjar. Plt Dinas PUPR Kabupaten Banjar Riza Dauly dan Kabid SDA Jimmy juga hadir dan mereka menyampaikan segera dilakukan pembangunan tahap II jembatan tersebut,” jelasnya, Senin (12/7/2022).

Kalau sampai sekarang belum juga dilanjutkan tahap II, beber politisi Partai Gerindra ini, ia menduga adanya kendala teknis, dan salah satunya karena Kepala Dinas PUPR belum definitif.

“Karena itu pihaknya mendesak agar Pemkab Banjar segera menetapkan Kepala Dinas PUPR definitif. Hal itu penting sekali, karena dinas ini merupakan pintu gerbang pembangunan infrastruktur di Pemkab Banjar,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, kata Irwan Bora, pihaknya akan bertemu kembali dengan Dinas PUPR Kabupaten Banjar. Pada pertemuan ini nanti ia akan menanyakan tentang kelanjutan pembangunan tahap II Jembatan Desa Handil Baru di Kecamatan Aluh Aluh.

” Dinas PUPR Kabupaten Banjar adalah mitra kita dan seperti saudara dari Komisi III. Jadi kalau ada permasalahan kita akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi terbaik untuk kemajuan pembangunan di Pemkab Banjar,” pungkas Irwan Bora.

 

Exit mobile version